Fadli Zon Berharap Pencalonan Budi Gunawan Jawab Tantangan Kerja BIN

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pimpinan DPR telah menerima surat presiden memgenai pergantian Kepala Badan Intelejen Negara (BIN) dari Sutiyoso kepada Komjen (Pol) Budi Gunawan.

Wakil Ketua DPR RI Kordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Fadli Zon, menyatakan DPR RI siap memproses usulan Presiden tersebut.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, kepala BIN diangkat dan diberhentikan oleh presiden setelah mendapat pertimbangan DPR.

"Atas dasar undang-undang tersebut, maka DPR akan segera memproses surat Presiden untuk dibahas di Komisi I," kata Fadli dalam keterangannya, Minggu (4/9/2016).

Fadli menyatakan mendukung pencalonan Komjen Budi Gunawan sebagai kepala BIN yang diharapkan mampu memenuhi harapan sekaligus tantangan yang dihadapi oleh BIN.

Wakil Ketua Umum Gerindra itu mengungkapkan sejumlah isu penting yang menjadi pekerjaan rumah bagi kepala BIN mendatang.

Contohnya, pencegahan ancaman terorisme, separatisme, dan juga potensi konflik di wilayah Laut Cina Selatan yang harus direspon secara tepat dan komprehensif.

Hal ini membutuhkan kerja intelijen yang akurat agar kepentingan nasional tidak terganggu.

"Pendekatan intelijen tentu berbeda dengan penanganan seperti penanganan kejahatan oleh kepolisian. BIN diharapkan bisa menjadi intelijen yang melindungi kepentingan nasional, kepentingan negara dari ancaman luar dan dalam," katanya.

Fadli juga menekankan bahwa di tengah lingkungan global yang semakin dinamis, tantangan dan ancaman keamanan pertahanan yang dihadapi Indonesia juga semakin beragam.

Mulai dari ancaman tradisional hingga non tradisional. Baik yang sifatnya lokal, nasional, global, dan transnasional.

"Apalagi saat ini dukungan teknologi semakin canggih dan maju, yang juga sering digunakan dalam praktik kejahatan. Cyber war, salah satu yang perlu diantisipasi," kata Fadli.

Menghadapi situasi ini, ia mengharapkan BIN dapat berfungsi secara modern dan efektif.

Terutama dalam memberikan informasi yang sangat akurat kepada Presiden demi menjaga kepentingan nasional.

"BIN harus lebih canggih dan efektif merespon ancaman terhadap kepentingan nasional yang makin beragam bentuknya," ujarnya.