TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane menjelaskan intelijen itu adalah ranah sipil.

Sehingga tak heran jika di negara negara maju, pemimpin badan intelijennya adalah tokoh-tokoh sipil.

Di Inggris misalnya, kata Neta, Direktur M16 malah pegawai negeri sipil yang berkarir selama 20 tahun.

Begitu juga Direktur CIA, selalu politisi sipil. Hanya memang operatornya banyak yang eks atau pensiunan militer AS.

Sebab itu IPW menilai sangat tepat jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengangkat Wakapolri Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai Kepala BIN.

"Saat ini Polri sudah menjadi kepolisian sipil yang mengedepankan antisipasi dan deteksi dini," ujarnya kepada Tribunnews.com, Senin (5/9/2016).

Artinya, imbuhnya, dengan mengangkat figur kepolisian sebagai Kepala BIN, ke depan Presiden Jokowi lebih berorientasi pada kepentingan keamanan dalam membangun sosial ekonomi Indonesia.

Dia menjaskan, pendekatan keamanan dalam membangun sosial ekonomi tentunya diharapkan tidak hanya akan mendapatkan manfaat bagi kemajuan perekonomian semata, lebih dari itu akan mendapatkan kemajuan dalam hak asasi manusia.

Luasnya wilayah Indonesia, terutama kawasan pantai menjadi ancaman tersendiri bagi perekonomian Indonesia.

Negeri ini menjadi rawan penyelundupan dan kerap menjadi bulan-bulanan atau "operasi intelijen" negara lain yang bertujuan melumpuhkan perekonomian dan menghancurkan mentalitas generasi muda Indonesia dengan narkoba.

Sebab itu, ke depan BIN perlu meningkatkan kinerja intelijen di wilayah perbatasan.

Peningkatan kerjasama jajaran intelijen antara BIN, TNI, Polri, polda-polda dengan pemerintahan daerah menjadi hal urgen agar Indonesia tidak terus menerus menjadi bulan-bulanan bandar narkoba, teroris dan para penyelundup yang menghancurkan perekonomian Indonesia.

"Pengalaman selama berkarir di Polri dan jaringan yang luas di bidang sosial, politik, dan kemasyarakatan tentu menjadi modal yang kuat bagi BG saat memimpin BIN," ujarnya.

IPW berharap juga BG dapat memaksimalkan jaringannya yang luas itu untuk mensinerjikan BIN dengan berbagai institusi, dalam rangka membentengi Indonesia dari serangan terorisme, narkoba, perdagangan manusia, aksi pencurian yang dilakukan orang asing terhadap kekayaan alam Indonesia.

Untuk itu IPW berharap BG dapat memaparkan konsep kerjanya saat fit and profer test di Komisi I DPR agar publik semakin yakin pada kapabilitas dan profesionalismenya dalam memimpin BIN.