TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi XI DPR menggelar rapat dengar pendapat dengan sejumlah manajemen BUMN.

Pada saat sesi penyampaian pendapat dari masing-masing fraksi, Achmad Hatari, salah satu anggota komisi XI DPR-RI mempertanyakan adanya anggaran untuk mengantisipasi lumpur Lapindo pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016.

"Lapindo ini sampai kapan bisa dilunasi? Kok di sini pakai dana antisipasi? Saya belum pernah menemukan ini. Apa yang musti diantisipasi?" ujar politisi Partai Nasional Demokrat ini di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (6/9/2016).

Menurut Achmad Hatari, tidak diperlukan aliran dana untuk Lapindo, apalagi untuk dana antisipasi yang tidak jelas akan ke mana aliran dana tersebut.

"Tidak perlu lah, Lapindo itu kenapa ada anggaran antisipasi? Buat apa?" tandasnya.

Sebelumnya, pemerintah bersama Komisi XI DPR telah melakukan rapat kerja membahas tambahan pagu anggaran untuk Badan Layanan Umum (BLU) Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, dan korban lumpur Lapindo yang dilakukan pada 20 Juni 2016 di Jakarta.

Raker tersebut menyepakati agar Kementerian Keuangan melanjutkan pembahasan pagu anggaran dengan Badan Anggaran DPR untuk membahas pembiayaan investasi kepada BLU LMAN sebesar Rp 16 triliun.

Dana tersebut akan digunakan sebagai dana pengadaan tanah untuk proyek jalan tol. Lalu juga disepakati PMN kepada BPJS Kesehatan sebesar Rp 6,83 triliun.

Selanjutnya, cadangan pembiayaan untuk dana antisipasi pembayaran kepada masyarakat rumah tangga terdampak lumpur Sidoarjo sebesar Rp 54,3 miliar.(Iwan Supriyatna)