TRIBUNNEWS.COM, DEPOK - Megawati Soekarnoputri mengaku pernah berpesan kepada Jaksa Agung Muhammad Prasetyo soal penegakan hukum terhadap kader partai politik.

Ketua Umum DPP PDI Perjuangan itu mengatakan, seharusnya Jaksa Agung memberitahukan kepada ketua umum partai politik terlebih dahulu jika ada kepala daerah kader partai politik yang ditangkap.

Misalnya, jika ada kader PDI Perjuangan yang ditangkap oleh kejaksaan, Mega meminta diberitahukan terlebih dahulu.

"Mas, mbok baik-baik loh Mas. Ketua Umum itu ada loh Mas. Kalau ada yang mau diini (ditangkap), kasih tahu saya dululah," ujar Megawati, saat menyampaikan pidato pada Sekolah Partai bagi calon kepala daerah, di Wisma Kinasih, Depok, Jawa Barat, Selasa (6/9/2016).

Mega mengatakan, pemberitahuan ini bukan bagian dari upaya melakukan intervensi terhadap proses hukum.

Namun, untuk memastikan bahwa penegakan hukum tersebut murni demi hukum, tidak bernuansa politisasi.

"Saya enggak minta apa-apa kok. Saya hanya mau tahu, ini dipolitisasi atau tidak. Ya kalau dipolitisasi ya sama sajalah," ujar Megawati.

Presiden kelima RI itu, mengatakan, setiap ada informasi soal penangkapan kepala daerah atau politikus, dia selalu 'deg-degan' karena khawatir kader PDI Perjuangan yang ditangkap.

"Saya tahu, ini bukan, bukan kita (kader PDI-P). Tapi masak setiap malam saya suruh orang begitu?" ujar Megawati.

Oleh sebab itu, Megawati mengingatkan para calon kepala daerah yang akan bertarung dalam Pilkada serentak 2017 untuk tidak melakukan korupsi.

Dengan tidak korupsi dan menjalankan amanah partai, Mega menegaskan, hal itu tidak hanya membesarkan mereka secara personal, tetapi juga memajukan rakyat dan partainya.(Fabian Januarius Kuwado)