TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA  - Demi memastikan kesiap siagaan dalam menghadapi potensi bencana di musim penghujan serta mengecek kelancaran system peringatan dini (early warning system), Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Puan Maharani, mengunjungi kantor Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Pusat.

Menko PMK disambut Kepala BMKG Andi Eka Sakya di Kantor BMKG, Jakarta, Kamis (8/9/2016).

Kunjungan ke BMKG tersebut merupakan kelanjutan pada Rapat Koordinasi sebelumnya, Jumat (2/9/2016), terkait dengan antisipasi dalam menghadapi bencana banjir dan tanah longsor saat musim penghujan. Data dari BMKG menyebutkan bahwa perkiraan musim hujan pada tahun 2016 dimulai pada Agustus hingga November dengan intensitas sangat deras dan berpotensi menimbulkan bencana.

"Saya datang ke BMKG ini untuk mengecek sekaligus memastikan bahwa BMKG telah siap dalam menghadapi datangnya musim hujan di tahun ini yang diperkirakan berintensitas sangat deras serta berpotensi menimbulkan dampak banjir dan tanah longsor,” kata Menko PMK.

Menurut Menko PMK, dengan memastikan berjalannya system peringatan dini bencana, diharapkan kerugian ataupun korban yang timbul akibat bencana dapat ditekan seminimal mungkin. Untuk itu, peringatan dini bencana, kesiap siagaan personal, kejelasan SOP penanganan bencana harus berjalan sesuai rencana.

“Namun saya tetap berkeyakinan bahwa cara yang terbaik dalam meminimalisir kerugian atau korban bencana adalah dengan cara mencegah terjadinya bencana tersebut. Misalnya kalau hujan kita tidak bisa cegah, maka yang kita cegah adalah penyebab longsor dan banjirnya,” papar Menko PMK.

Di kesempatan ini juga dijelaskan bagaimana simulasi dalam menghadapi gempa hingga penanganan apabila terjadi tsunami, kebakaran hutan, dampak perubahan iklim terhadap kesehatan, perkembangan kondisi iklim di Indonesia, serta bagaimana merespon atau bertindak keteika peringatan dini bencana terjadi.

“Dengan adanya simulasi peringatan dini bencana, serta koordinasi yang sinergis antara pihak-pihak terkait seperti BNPB, BMKG, Basarnas, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah diharapkan dampak bencana dapat ditekan seminim mungkin,” harap Menko PMK.