Politik Dinasti Rusak Kaderisasi Parpol

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Koordinator Komite Indonesia (TePI) Jerry Sumampouw menolak adanya politik dinasti di Pilkada.

Meskipun, setiap orang memiliki hak dipilih dan memilih.

Ia pun membeberkan alasan menolak politik dinasti.

Pertama, politik dinasti merusak kaderisasi partai.

Padahal, elemen penting pascareformasi terdapat dalam tubuh parpol.

"Kaderisasi terhambat karena kuatnya politik dinasti," kata Jerry dalam diskusi 'Politik Dinasti:Apa Gunanya Bagi Republik dan Demokrasi?' di Menteng, Jakarta, Minggu (18/9/2016).

Alasan lainnya, Jerry mengatakan pilkada yang dikelola dinasti politik dilakukan untuk melanggengkan kekuasaan.

Sebab, seorang petahana selalu tergoda saat suksesi kepemimpinan.

Jerry menuturkan mereka mengharapkan keluarganya menjadi pemimpin selanjutnya.

"Dibanyak tempat ada kepala daerah yang sudah tidak bisa lagi, lalu berupaya digantikan anaknya atau istrinya," kata Jerry.

Alasan ketiga, Jerry mengatakan politik dinasti membuat masyarakat pragmatis.

Sebab, masyarakat digoda secara materi dan menjadi bagian dari politik dinasti.

"Ini menyebabkan langgengnya politik uang," tutur Jerry.

Terakhir, Jerry menyebutkan politik dinasti membuat rusak demokratisasi dalam birokrasi.

"Birokrasi diarahkan untuk memenangkan calon dari politik dinasti," katanya.