TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - ‎Meski diputuskan diberhentikan sebagai Ketua DPD, namun Irman Gusman masih memiliki predikat sebagai senator asal Sumatera Barat.

Pasalnya, Badan Kehormatan DPD hanya memutuskan agar Irman tidak lagi menjabat sebagai Ketua DPD.

"Putusan kami tidak sampai membahas keanggotaan Irman (di DPD). Kami hanya membahas posisi Ketua DPD‎," kata Ketua BK DPD, AM Fatwa di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (19/9/2016).

‎Menurut Fatwa, ‎hasil rapat BK DPD akan dilaporkan ke sidang paripurna yang akan digelar, Selasa (20/9/2016).

Dikatakannya, untuk mekanisme bagaimana pengganti Irman ditentukan, hal itu akan dibahas dalam sidang paripurna.

"Ada batas waktunya yang akan membahas. Apakah perlu pejabat baru atau pelaksana tugas, biar itu nanti ditentukan di paripurna," tuturnya.

‎Diketahui, BK memutuskan untuk memberhentikan Irman Gusman ‎dari jabatan Ketua DPD. Keputusan itu diambil BK setelah menggelar rapat pleno dan mendengarkan masukan dari pakar hukum tata negara Refly Harun dan Zain Badjeber.

"Kami menyimpulkan saudara Irman Gusman diberhentikan dari jabatannya Ketua DPD RI. Irman telah melanggar etik setelah ditetapkan sebagai tersangka," kata Ketua BK DPD, AM Fatwa di Kompleks ‎Parlemen, Jakarta, Senin (19/9/2016).

Senator asal DKI Jakarta itu menuturkan, Irman melanggar pasal 52 tata tertib DPD Nomor 1 Tahun 2016. Dalam pasal 52 tatib DPD itu tercantum Pasal 3 berbunyi Ketua dan atau Wakil Ketua DPD diberhentikan apabila berstatus tersangka dalam perkara pidana.