TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Koordinator Investigasi Center for Budget Analysis (CBA), Jajang Nurjaman, mengatakan, rencana TNI Angkatan Udara (AU) membeli helikopter Agusta Westland 101 (AW 101), menjadi pekerjaan rumah bagi PT Dirgantara Indonesia (PT DI) untuk menggenjot kinerja.

Seperti diketahui, TNI AU berencana membeli helikopter Agusta Westland, buatan Inggris untuk melengkapi rencana strategis dalam memperkuat Alat Utama Sistem Pertahanan (Alutsista)

Padahal selama ini, PT DI bertanggung jawab dalam pengadaan dan pemeliharaan Alutsista TNI AU.

"TNI AU cukup familiar untuk mengoperasikan helikopter di dalam keluarga Puma yang merupakan produksi Airbus Helicopter, Perancis, seperti pada seri AS332 Super Puma dan SA330 Puma, dengan lisensi produksi PT DI sejak lebih dari 30 tahun yang lalu," kata Jajang dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (21/9/2016).

Menurut Jajang, ada sejumlah alasan yang membuat TNI AU berpaling muka dan memilih AW 101 untuk melengkapi rencana strategis dalam rangka memperkuat Alutsista.

Hingga saat ini, lanjut Jajang, jika dilihat dari sisi produk, PT DI dinilai sangat kurang memadai. Terlebih, kata dia, akhir-akhir ini beberapa kali matra udara dari keluarga Super Puma mengalami kecelakaan.

"Hingga April 2016 silam, Super Puma tercatat mengalami beberapa kali musibah," kata dia.

Dengan kondisi tersebut, kata Jajang, seharusnya PT DI semakin meningkatkan kinerjanya. Sayangnya, kondisi yang ada menunjukkan kondisi sebaliknya.

Menurut Jajang, pihak TNI AU tentu harus terus melakukan evaluasi. Bahkan, kata dia, jika diperlukan, tidak lagi memakai Super Puma sebagai varian Alutsista TNI AU dalam mendukung rencana strategis pertahanan negara.

"TNI AU harus didukung dengan helikopter yang lebih unggul dari sisi teknologi, desain, kenyamanan dan keamanannya dari Super Puma, sebagai alat pertahanan negara," tegas Jajang.

Dalam kesempatan terpisah, Kepala Dinas Penerangan (Kadispen) TNI AU, Marsma Jemi Trisonjaya, menjelaskan, alasan TNI AU membeli Agusta Westland 101 karena sudah sesuai kajian atas kondisi heli angkut yang selama ini digunakan, serta kemampuan untuk memenuhi kebutuhan militer di masa datang.

"Spesifikasi AW 101 yang diharapkan TNI bukan untuk VVIP seperti yang pernah ditolak oleh Presiden Jokowi pada Desember 2015, tetapi untuk kepentingan angkutan militer," kata Jemi.