TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto membuka Rapat Koordinasi Pengendalian Pengelolaan Perbatasan Negara di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (21/9/2016).

Dalam pembukaannya, Wiranto menjelaskan pentingnya membangun daerah perbatasan, sesuai dengan konsep Nawacita yang diusung Presiden Joko Widodo.

"Paradigma pembangunan perbatasan adalah mewujudkan halaman depan negara sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi untuk peningkatan pertahanan dan mendorong kesejahteraan," ujar Wiranto.

Wiranto mengungkapkan bahwa sejumlah perbatasan kini telah dilakukan pembangunan infrastruktur untuk menunjang perekonomian.

Hal itu telah dilihat langsung oleh Wiranto dari hasil tinjauan Menko Polhukam sebelumnya ke daerah-daerah perbatasan.

Rakor pengendalian hari ini juga bertujuan menyusun langkah-langkah pembangunan yang implementatif sesuai dengan arah kebijakan, target kegiatan dan lokasi prioritas pembangunan kawasan perbatasan negara. Sebelumnya, kawasan perbatasan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan sebanyak 187 kecamatan, untuk periode pengelolaan tahun 2017-2019, termasuk keberlanjutan pembangunan 7 (tujuh) pos lintas batas negara terpadu.

Fokus pembangunan daerah perbatasan dilaksanakan melalui program Gerbangdutas atau gerakan pembangunan terpadu perbatasan. Menurut Menteri Wiranto program Gerbangdutas merupakan wujud nyata dari Nawacita.

"Gerakan Pembangunan Terpadu Perbatasan (GERBANGDUTAS) merupakan bentuk keseriusan dan komitmen Presiden Jokowi dalam mewujudkan NAWA CITA, Membangun Indonesia Dari Pinggiran” kata Wiranto.

Menko Polhukam berharap dengan adanya program ini pembangunan dapat dengan cepat didorong.

“Program ini diharapkan mendorong adanya percepatan pembangunan di wilayah perbatasan guna menjadikan wilayah perbatasan sebagai beranda terdepan NKRI," kata Wiranto.

Diketahui, tahun 2015 pemerintah telah melancarkan program Gerbangdutas di Prov. Kaltara di Kab. Malinau dan Kab. Nunukan dengan total biaya lebih dari Rp.1.4 Triliun dan di Prov. Maluku yang dilaksanakan di Kab. Maluku Tenggara Barat, Kab. Maluku Barat Daya dan Kab. Kepulauan Aru menghabiskan total anggaran lebih dari Rp.1.9 Triliun.

Setelah dilaksanakan peninjauan lapangan khususnya di Sebatik pelaksanaan Gerbangdutas sampai dengan bulan juli 2016 telah mencapai 100 persen, sedangkan untuk pelaksanaan di Prov. Maluku masih dalam proses.