Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Buku Perjalanan Panjang Pilkada Serentak Diluncurkan

Ketua Komisi II DPR RI, Rambe Kamarul Zaman meluncurkan buku berjudul 'Perjalanan Panjang Pilkada Serentak'.

Penulis: Muhammad Zulfikar
Editor: Adi Suhendi
zoom-in Buku Perjalanan Panjang Pilkada Serentak Diluncurkan
Tribunnews.com/ Muhammad Zulfikar
Ketua Komisi II DPR RI, Rambe Kamarul Zaman meluncurkan buku berjudul 'Perjalanan Panjang Pilkada Serentak'. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, M Zulfikar

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - ‎Ketua Komisi II DPR RI, Rambe Kamarul Zaman meluncurkan buku berjudul 'Perjalanan Panjang Pilkada Serentak'.

Peluncuran buku tersebut digelar di Ruang Delegasi, Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (26/9/2016).

Peluncuran buku dihadiri beberapa ketua lembaga tinggi‎ negara serta elite partai politik.

Sebut saja Ketua MPR Zukifli Hasan, Wakil Ketua DPD GKR Hemas, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.

Kemudian Ketua DKPP Jimly Asshidiqqie, Ketua Dewan Pembina Golkar Aburizal Bakrie, Ketua Umum Golkar Setya Novanto, dan Ketua KPU Juri Ardiantoro.

Rambe menuturkan, ‎bahwa keserentakan tentu bukan satu-satunya isu sentral dalam upaya menuju Pilkada yang lebih baik.

Keserentakan adalah tonggak baru yang menjadi harapan mengenai waktu pelaksanaan Pilkada.

Berita Rekomendasi

Tentu saja, kata dia, di dalamnya tetap perlu ada pembenahan.

"Sebagai sebuah perbaikan sistem, harapan menuju Pilkada serentak melalui berbagai lika-liku peraturan perundang-undangan yang sudah ada," kata Rambe.

Menurut Rambe, Rabu (9/12/2015) sejarah baru telah terukir.

Pilkada serentak Gelombang I yang dilaksanakan di 264 daerah yang terdiri dari 8 provinsi, 34 kota, dan 222 kabupaten sukses dilaksanakan.

"Bukan berarti pelaksanaan gelombang pertama ini sama sekali tidak memiliki kekurangan," ujarnya.

Masih kata Rambe, dari jumlah daerah yang melaksanakan Pilkada secara serentak saja sudah dapat diketahui tidak memenuhi target dari yang seharusnya berjumlah 269 daerah.

Ada lima daerah yang terpaksa tidak dilakukan bersamaan karena berbagai persoalan.

Kelima daerah tersebut antara lain Kalimantan Tengah, Kabupaten Fakfak, Kabupaten Simalungun, Kota Manado, dan Kota Pematangsiantar.

Selain persoalan ketidakserentakan beberapa daerah yang direncanakan, ada beberapa persoalan lain yang juga patut dijadikan catatan.

Antara lain problem anggaran, kepesertaan parpol yang bersengketa, fenomena calon tunggal, politik uang, sengketa pilkada, kampanye pilkada, dan partisipasi pemilih.

Masih kata Rambe, Pilkada serentak gelombang kedua saat ini sudah di depan mata.

Tahapan pelaksanaan Pilkada serentak Gelombang II pada Februari 2017 sudah berjalan.

Karena itu, penting kiranya untuk memahami lebih dalam tentang persoalan-persoalan yang sudah dihadapi sat Pilkada serentak Gelombang I.

"Semoga dengan demikian pihak terkait baik penyelenggara, peserta, maupun pemilih bisa saling membantu demi suksesnya pelaksanaan setiap Pilkada langsung dan serentak berikutnya," katanya.‎

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2025 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas