TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Demokrat dalam pertemuan bersama Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Kediaman Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono di Cikeas, Jawa Barat, beberapa waktu lalu memutuskan mengusung pasangan Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni dalam Pilkada DKI Jakarta.

Berseberangan dengan keputusan itu, Ketua DPP Partai Demokrat Ruhut Sitompul jauh-jauh hari sudah menyatakan dukungannya kepada Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan Djarot Saiful Hidayat.

Menyusul kemudian, Anggota Dewan Pembina Demokrat Hayono Isman yang menyatakan hal serupa.

Atas adanya perbedaan pendapat antara Ruhut dan Hayono dengan Partai Demokrat, isu pemecatan pun kemudian bergulir.

Sebab, sangat jelas kedua kader tersebut tidak sepaham dengan partai yang menaungi.

Lantas, apakah sebagai kader partai Demokrat Ruhut dan Hayono pantas dipecat?

Secara sederhana, Partai Politik dapat didefinisikan sebagai sekumpulan orang yang terorganisir, dimana anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama.

Untuk mewujudkan cita-cita tersebut ada satu poin yang tak bisa dilepaskan, yakni kesolidan para anggota di dalamnya.

Kemudian agar partai tersebut menjadi solid, muncul kontrak politik yang kemudian menjadi kode etik para anggotanya.

Maka dari itu, menjadi persoalan krusial jika ada satu atau beberapa anggotanya justru berlainan pendapat.

Pemecatan, menjadi salah satu pilihan yang bisa diambil oleh partai.

Begitu juga dengan Ruhut dan Hayono. Sebab sebagai kader, keduanya mempunyai keterikatan politik dengan Partai Demokrat, yakni ketika dukungan terhadap Agus-Sylviana di Pilkada DKI Jakarta nanti telah dideklarasikan Partai Demokrat maka dapat diartikan menjadi keputusan yang harus ditaati bersama.

"Memang etika politiknya harus begitu. Semua kader Partai Demokrat harus mendukung Agus-Sylvi," kata Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Sjarifuddin Hasan atau Syarief Hasan saat dihubungi, Minggu (25/9/2016).

Melihat konteks tersebut, maka terlihat jelas bahwa dunia politik sangat keras.

Dunia politik sarat dengan persaingan karena semuanya menginginkan kemenangan.

Substansinya, tidak ada kawan tetapi lawan dalam berpolitik.

Adapun kesepakatan untuk berkoalisi akan muncul ketika ada kesepakatan yang sebelumnya dibicarakan bersama.

Direktur Eksekutif Riset Indonesia (Risindo) Toto Sugiarto mengibaratkan, dunia politik seperti medan pertempuran.

Bedanya, tanpa senjata. Menurut Toto, kesolidan partai menjadi sangat penting tatkala arena pertempuran sudah di depan mata.

"Dalam kondisi seperti itu, seluruh elemen partai harus satu komando jika ingin memenangkan kontestasi," kata Toto saat dihubungi, Minggu.

Adanya pembelotan yang dilakukan oleh kader partai, lanjut dia, mengancam tujuan dari partai itu sendiri.

"Logikanya, pengkhianatan dalam kondisi peperangan amat berbahaya, karena itu, orang seperti itu harus dikeluarkan," kata Toto.

Maka dari itu, jika nantinya Demokrat mengambil keputusan memecat Ruhut dan Hayono merupakan hal yang wajar dalam politik.

Di sisi lain, kedua kader itu juga sudah menyadari koneskuensianya "membelot" dari partai.

"Kecuali jika beda pendapat itu tidak sedang dalam peperangan atau kontestasi, harus dibicarakan secara baik-baik, dicari konsensus. Itulah demokrasi di internal partai," ujar Toto.(Fachri Fachrudin)