BPK Laporkan 4 Kementerian/Lembaga Beropini Disclaimer kepada Jokowi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo pagi ini, Rabu (5/10/2016) menerima rombongan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Istana Merdeka, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.

Pertemuan ini, BPK memberikan laporan kepada Presiden Jokowi, diantaranya ada empat kementerian dan atau lembaga yang mendapat opini Tidak Memberikan Pendapat atau disclaimer.

Empat Kementerian/Lembaga yang mendapat opini disclaimer yaitu Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Sosial, Komnas HAM dan TVRI.

Dalam pertemuan itu, Ketua BPK Harry Azhar Azis mengungkapkan bahwa Presiden Jokowi memperhatikan persoalan TVRI yang ternyata sudah empat tahun berturut-turut mendapat opini disclaimer.

"Presiden menanggapi sejarah khusus soal TVRI. TVRI ini sudah 4 tahun discleamer. Ada 400 miliar potensi kerugian negara di sana dan Presiden menanggapi secara khusus dan akan menugaskan Kementerian terkait di situ," ucap Harry.

Namun, Harry melanjutkan, Kementerian/Lembaga yang mendapatkan opini disclaimer tersebut pada tahun ini menurun dari yang sebelumnya sebanyak tujuh Kementerian/Lembaga, tahun ini hanya ada empat.

Sebaliknya, ada 55 Kementerian/Lembaga yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan 26 mendapat Wajar Dengan Pengecualian.

Melihat secara keseluruhan, ada 76 permasalahan ketidak efektifan senilai Rp36,21 miliar dan lima permasalahan kerugian senilai Rp7,47 miliar.

Di smester I tahun ini, ada  61 persen rekomendasi BPK yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan aset dan setoran ke kas negara, daerah, BUMN senilai Rp37,6 triliun.