TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Komite I DPD RI, Ahmad Muqowam menuding ada konflik kepentingan antara Presiden Joko Widodo dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla menyoal pemekaran daerah yang kini sedang menjadi perdebatan.

"Nampaknya ada konflik kepentingan antara orang nomor 1 dengan orang nomor 2. Di dalam Undang-Undang jelas bahwa Ketua Dewan Otonomi Daerah adalah Wakil Presiden,"  ujar Ahmad dalam diskusi Perspektif Indonesia yang digelar Smart FM bersama Populi Center di kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu (8/10/2016).

Dugaan Ahmad tersebut berawal dari dua Peraturan Pemerintah yang seharusnya diterbitkan pascalahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

"PP pertama itu tentang perbaikan PP Nomor 78, tapi PP yang kedua mengenai penataan daerah. Tapi kemudian hari ini nampaknya dua PP ini belum lahir," kata Ahmad.

Dengan demikian, Ahmad menilai politisasi yang sebenarnya tidak terjadi di parlemen, namun di Istana sendiri.

"Politisasinya ada di Istana dan dua orang ini, Presiden dan Pak Wakil Presiden," kata Ahmad.