TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Komite I DPD RI, Ahmad Muqowam menilai Wakil Presiden Jusuf Kalla memiliki peran untuk mewujudkan pemekaran atau penataan daerah, dengan cara mempercepat pembentukan Peraturan Pemerintah (PP).

"Jadi pak JK sedang memerankan high dan soft politik untuk pemekaran daerah. Karena ada peran pak JK disitu, memang berhak untuk memberikan rekomendasi lahirnya regulasi regulasi baru," ujar Ahmad dalam diskusi Perspektif Indonesia yang digelar oleh Smart FM bersama Populi Center di kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu (8/10/2016).

Ahmad menyayangkan sudah hampir tiga bulan lebih Kemendagri  menyerahkan itu ke Ketua DPD dan  Wakil Presiden, Jususf Kalla yang menjabat Ketua Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD), namun hingga hari ini belum ada kemajuannya.

Oleh karena itu Mukowam berharap, JK segera mengeluarkan regulasi berupa PP era otonomi baru, agar moratorium pemekaran selama ini bisa dibuka kembali.

"Kita ingin ada pemerataan pembangunan dan pelayanan didaerah. Tidak bisa Papua, Kalimatan, Sulawesi dibandingkan dengan daerahdi Jawa," katanya.