TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Momentum peringatan HUT ke-17 Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) digunakan Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKB untuk mengundang ratusan santri putra maupun putri dari beberapa wilayah di Indonesia untuk mengikuti kegiatan 'Parlemen Santri'.

Menurut Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) H Abdul Kadir Karding‎, DPP PKB dan F-PKB DPR RI sengaja mengundang santri untuk mengikuti kegiatan Parlemen Santri dalam rangka memberikan pemahaman kepada kaum santri tentang politik dan kerja-kerja keparlemenan.

"Kerja sebagai anggota Dewan itu sangat capai dan melelahkan. Waktu yang kita miliki untuk istirahat sangat sedikit. Semua itu kita lakukan untuk kesejahteraan umat," katanya di kantor DPP PKB, Selasa (11/10/2016).

Abdul Kadir Karding berharap kegiatan ini dapat membuka wawasan politik kaum santri agar salah menilai pekerjaan anggota Dewan.

"Politik itu pekerjaan mulia, karena banyak kaidah-kaidah yang harus diperjuangkan untuk mensejahterkan rakyat dan menegakan nilai-nilai agama Islam," tuturnya.

Abdul Kadir Karding menegaskan, politisi PKB hampir 90 persen berasal dari pondok pesantren atau pernah nyantri. Sehingga, PKB dijadikan kaum santri sebagai rumah politik kaum santri.

"Kedepan, perkembangan bangsa ini bergantung pada santri-santri di seluruh Indonesia. Begitu juga perkembangan NU ke depan, bergantung pada santri-santri yang ada saat ini. Kalau kita ingin perjuangan NU tercapai dalam bidang politik, maka santri harus terjun dalam dunia politik," ujarnya.

Abdul Kadir Karding meminta para santri tidak boleh kehilangan kepercayaan diri dalam berpolitik karena dari sisi kualitas santri memiliki kualitas mumpuni.

"Santri telah ditempa ahlak serta mentalnya sejak di pondok pesantren. Dan bekal ilmu yang dimiliki dapat digunakan untuk membangun bangsa ini. Memperjuangkan kesejahteraan masyarkaat," ujarnya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP PKB Daniel Johan, Hasanuddin Wahid, Ali Ansori, Abdul Malik Harmain, Ketua Umum Perempuan Bangsa (PB) Hj Siti Masrifah, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Koordinator Nasional (DKN) Garda Bangsa Nasrudin Cholil dan Ketua Umum Gerakan Mahasiswa Satu Bangsa (Gemasaba) Heru Widodo.