Laporan Wartawan Tribunnews.com, M Zulfikar

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mohammad Saleh berhasil menyisihkan GKR Hemas dan Farouk Muhammad dalam pertarungan kursi Ketua DPD.

Setelah terpilih menjadi Ketua DPD, Saleh berpandangan bahwa pimpinan DPD RI harus kompak dan kuat.

Menurut Saleh setelah musibah menimpa Irman Gusman dan menyebabkannya harus diberhentikan dari ketua DPD RI, lalu membuat lembaga tersebut mempunyai tantangan baru yakni bagaimana membangun kekompakan di tingkat pimpinan dan anggota untuk bisa berjuang bersama-sama dalam meningkatkan fungsi dan peran DPD RI terutama perjuangan untuk amandemen UUD 1945.

"Terjadi kekosongan jabatan unsur pimpinan DPD RI di wilayah barat bahkan sekaligus kekosongan jabatan ketua DPD RI. Kondisi ini membuat secara internal anggota dari wilayah barat kembali diuji kebersamaannya," kata Saleh di komplek parlemen, Jakarta, Selasa (11/10/2016) malam.

Senator asal Bengkulu itu juga berkomitmen dalam membangun kebersamaan yang harmonis sesama pimpinan DPD RI, pimpinan DPR, presiden dan pimpinan MPR RI.

"Serta melakukan penguatkan hubungan antara DPD RI dengan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat," ujar Mohammad Saleh.

Menurut Saleh, posisi DPD RI untuk menggolkan amandemen UUD 1945 dengan hanya mengandalkan jumlah anggota sebanyak 132, tidak cukup sebab butuh 250-an anggota MPR RI baru memenuhi syarat pengusul.

Dikatakannya, anggota DPD RI sebanyak 132 orang yang pertama dan utama harus solid, bersatu dalam tekad.

Jika di internal anggota DPD RI saja masih terjadi friksi yang cenderung menjadi faksi-faksi terutama sesudah pengesahan Tatib No.1 Tahun 2016, terkait masa jabatan kepemimpinan DPD RI yang 2,5 tahun, maka perjuangan sulit terwujud.

"Untuk memperkuat kebersamaan dalam internal anggota DPD RI harus diciptakan suasana yang kondusif melalui kebersamaan ditingkat pimpinan dan anggota DPD RI," kata Mohammad Saleh.