TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA-Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengapresiasi langkah Komisi Informasi Pusat yang meminta Kementerian Sekretaris Negara membuka hasil penyelidikan Tim Pencari Fakta (TPF) kasus pembunuhan Munir ke publik.

"Ini satu kemajuan luar biasa dari aspek penegakan HAM dimana hasil penyelidikan dapat diakses oleh publik. Tidak hanya karena nilai penyelidikannya tapi juga eksistensi TPF menjadi lebih dihargai, hal yang sebelumnya jarang terjadi," ujar wakil sekjen DPP PKB Faisol Riza di Jakarta, Selasa (11/10/2016).

Dalam penjelasannya yang diterima tribunnews.com,  lanjut Faisol, PKB sedih jika benar bahwa Kementerian Setneg tak bisa menjalankan perintah KIP itu dengan alasan tidak memiliki dokumen TPF kasus pembunuhan Munir.

"Jika benar ini tentu berita yang menyedihkan. Hasil penyelidikan TPF adalah dokumen negara yang wajib disimpan dan sewaktu-waktu dapat dibuka kembali jika diperlukan," kata laki-laki yang pernah dekat dengan almarhum Munir saat menjadi korban penculikan aktivis tahun 1998.

Menanggapi usulan mantan Sekretaris TPF Munir Usman Hamid agar Presiden dapat memanggil dan meminta mantan anggota TPF untuk mencati salinannya, Faisol mengatakan bahwa lembaga-lembaga terkait perlu bersikap lebih jelas.

"Kemungkinannya adalah ada pihak-pihak yang dengan sengaja tidak mau dibuka karena alasan politis atau memang sengaja dihilangkan. Kalau yang kedua terjadi, ini sungguh serius dan diperlukan langkah-langkah investigatif oleh pihak kepolisian. DPR juga dapat mempertanyakan itu," lanjut Faisol.

Faisol menambahkan bahwa PKB berharap agar masalah ini ditangani secara serius sebagai bagian dari langkah pemerintah untuk bisa menyelesaikan masalah HAM di masa lalu.

TPF Munir dibentuk oleh Presiden SBY sebagai langkah untuk membuka selubung kasus terbunuhnya aktivis HAN Munir dalam penerbangannya menuju Belanda.