Karena itu, kata Bambang Soesatyo, masyarakat berharap banyak pada inisiatif presiden untuk melakukan revitalisasi hukum termasuk pemberantasan pungli.

Revitalisasi itu akan dituangkan dalam beberapa paket kebijakan hukum.

Kata dia, cakupan revitalisasi hukum itu memang sangat luas.

"Tetapi, bisa dipastikan bahwa masyarakat lebih menunggu dan memperhatikan apa yang akan diupayakan presiden untuk memperbaiki kualitas penegakan hukum," kata Bambang Soesatyo.

Menurut Bambang, Presiden Joko Widodo harus menyerap aspirasi masyarakat.

Sudah sangat jelas bahwa masyarakat sangat kecewa dengan kualitas penegakan hukum saat ini.

"Artinya, Presiden perlu memrioritaskan kebijakan yang mengarah pada upaya perbaikan kualitas penegakan hukum," katanya.

Penegakan hukum yang rusak parah saat ini, kata Bambang Soesatyo, bukan disebabkan ketidakmampuan aparat penegak hukum.

"Melainkan karena faktor moral oknum penegak hukum dan pengawasan yang masih jauh dari efektif," kata Bambang Soesatyo.