TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono mengingatkan kepada pegawai Kementerian PUPR untuk senantiasa menjaga kredibilitas dan kepercayaan masyarakat dalam pelayanan publik, salah satunya dengan menjauhi perbuatan pungli (pungutan liar).

"Harus bisa menjaga kredibilitas dan kepercayaan masyarakat dalam melakukan pekerjaan. Jangan main-main dengan pelayanan publik seperti melakukan pungli, apalagi terkait perizinan," kata Basuki dalam rilis yang diterima di Jakarta, Sabtu (15/10/2016).

Menteri mengingatkan soal pungli ini di hadapan sejumlah pegawai Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XV saat melakukan kunjungan mendadak ke kantor Balai usai meninjau proyek Bendungan Kuwil dan jalan tol Manado - Bitung, Manado baru-baru ini.

Ia meminta semua pekerjaan terkait perizinan harus dapat diselesaikan tepat waktu dan memberikan jawaban yang jelas sehingga memberikan kepastian bisnis kepada setiap orang yang terkait di Kementerian PUPR. 

"Kalau memang oke, dikeluarkan izinnya, kalau ditolak ya sampaikan, jangan digantung-gantung perizinan," ujar Basuki.

Semua pekerjaan yang terkait pengeluaran perizinan di Kementerian PUPR menurut Basuki harus dilaksanakan sesuai SOP (Standar Operasional Prosedur). 

"Tim verifikasi perizinan harus hati-hati, sesuai SOP, jangan digantung jawabannya apalagi ada punglinya," ujar Basuki.

Ia menyatakan, pada saat ini, semua pelayanan publik harus dapat saling berkompetisi untuk meningkatkan kualitasnya, sehingga kepercayaan publik terhadap pemerintah juga semakin naik. 

"Era kompetisi harus bisa memberikan servis yang lebih cepat, lebih baik dan lebih murah," kata Basuki.

Terakhir ia berpesan kepada semua pegawai dalam merancang program kerja harus benar-benar melihat kebutuhan, tidak hanya sekedar menganggarkan untuk membelanjakan uang negara sehingga tidak tepat sasaran. 

"Pola pikir programmingnya harus benar-benar diprogram sesuai kebutuhan kerja, bukan money follow function tapi money follow program," katanya.