TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah menilai kinerja pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) selama dua tahun masih jauh dari harapan publik, terutama di bidang hukum dan ekonomi.

Pada 20 Oktober 2016 mendatang, pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) genap menginjak dua tahun.

Ketua PP Pemuda Muhammadiyah, Virgo Sulianto Gohardi, mengatakan sorotan Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah terutama pada bidang hukum, terutama penanganan terorisme yang dinilai bermasalah di Indonesia.

Dia mencontohkan kasus Siyono, seorang terduga teroris asal Klaten Jawa Tengah meninggal saat ditangkap Densus 88 beberapa waktu lalu.

"Terorisme, penanganan terorisme bermasalah di Indonesia. Kasus siyono menjadi catatan penting dalam problem penanganan terorisme," ujar Cirgo kepada Tribunnews.com, Senin (17/10/2016).

Untuk itu pula, kata dia, evaluasi terhadap penanganan terorisme harus menjadi pekerjaan rumah (PR) besar bagi Jokowi JK.

"Penanganan terorisme secara hukum harus dikedepankan dari pada penanganan bersifat kekerasan," katanya.

Selain itu untuk bidang korupsi, imbuhnya, komitmen pemerintah Jokowi JK dalam penanganan korupsi masih diragukan.

"Dukungan pemerintahan Jokowi JK terhadap pelemahan KPK," ujarnya.

Hal itu terlihat diawal-awal pemerintahannya Jokowi-JK, ketika terjadi gelombang besar di KPK.

Pemerintahan Jokowi-JK terlihat diam dan kurang berpihak pada KPK dalam menyelesaikan persoalan yang saat itu terjadi.