TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Hasil temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutkan banyak praktik pungutan liar (pungli) di Pelabuhan Tanjung Priok dan melibatkan petugas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

Menanggapi adanya praktik kotor tersebut, anggota Komisi XI DPR Sarmuji meminta agar KPK dan aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap para pelaku pungli di tubuh DJBC.

Politikus Partai Golkar ini menilai praktik pungli sudah lama menjadi 'penyakit' dan menjadi salahsatu penyebab ekonomi nasional tidak dapat bersaing dengan negara lain.

"Pungli sudah lama menjadi penyakit ekonomi kita. Disinilah letak yang membuat barang-barang kita tidak kompetitif dengan negara lain. Kita punya catatan bahwa barang-barang kita itu masuk sebagai kategori negara yang memiliki high cost economy. Karena jelas dari aspek distibusi kan jadi ada biaya tambahan" kata Sarmuji kepada wartawan di Jakarta, Kamis (20/10/2016).

Wasekjen Partai Golkar ini menambahkan berdasarkan hasil kajian KPK tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (SMI) juga harus mengevaluasi kinerja Dirjen Bea dan Cukai Heru Pambudi.

Sarmuji meminta SMI untuk memberikan batas waktu paling lama dua bulan bagi Heru untuk menyelesaikan sengkarut ditubuh DJBC mulai dari praktik pungli hingga dugaan adanya oknum DJBC yang terlibat penyelundupan minuman keras.

"Menkeu agar mengevaluasi kinerja DJBC sebab laporan adanya pungli di jajarannya itu harus ditindaklanjuti apalagi sudah ada kajian dari KPK. Kita dari Komisi XI DPR meminta agar Menkeu memberikan batas waktu sekitar dua bulan, harus ditargetkan bagi Menkeu untuk melihat apakah kinerja Dirjen Bea dan Cukai mampu menyelesaikan laporan dari sejumlah titik yang selama ini paling sering terjadi nya pungli dan praktik itu. Kalau tidak mampu, terpaksa harus diganti," kata Sarmuji.

Sementara itu, pengamat dari Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi mendesak SMI untuk tidak ragu mencopot Heru Pambudi selaku Dirjen Bea dan Cukai, sebab Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memberikan contoh konkrit dalam menindak jajaran kementerian dan lembaga yang terlibat pungli.

Dia pun meminta Tim Satgas Pungli yang rencananya akan dibentuk pemerintah terlebih dahulu fokus menangani praktik pungli di DJBC.

"Ini memalukan karena DJBC melakukan pungli padahal aparat Bea dan Cukai bertugas pada halaman muka negara ini. Masa sih melakukan pungli ini merugikan negara dan memalukan investor. Tim Satgas Pungli yang sedang dibentuk Jokowi yang pertama harus fokus di Bea dan Cukai dulu," katanya.