Laporan Wartawan Tribunnews.com, M Zulfikar

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -‎ ‎Anggota fraksi PDI Perjuangan, Maruarar Sirait menilai stabilitas politik yang terjadi di kepemimpinan Jokowi-JK cukup baik.

Menurutnya, ruang untuk mengaplikasikan demokrasi dalam pemerintahan Jokowi-JK terbuka sangat lebar.

"‎Kita tidak mau pemerintahan otoriter. Sekarang demo ribuan orang di depan istana masih bisa, dalam sebulan 2-3 kali masih ada."

"Itu tunjukkan stabilitas politik positif yang terjadi, ruang untuk demokrasi terjaga," kata Maruarar di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (20/10/2016).

Pria yang juga merupakan anggota Komisi XI DPR RI itu menuturkan, dari segi politik, konsolidasi di pemerintahan Jokowi cukup berjalan dengan baik. ‎

Dikatakannya, pergantian Kapolri, Panglima TNI dan Kepala BIN paraameternya cukup terukur.

‎Dari sisi hukum, menurut pria yang akrab disapa Ara itu ‎menuturkan, pemerintahan Jokowi menjaga agar tidak terjadi kegaduhan hukum.

Dirinya mencontohkan saat awal pemerintahan Jokowi ada wacana revisi UU KPK yang mendapat sorotan tajam dari publik.

"‎Revisi UU KPK tidak berjalan karena pemerintah peka. Rakyat tidak menginginkan revisi UU KPK. Revisi dianggap pelemahan bukan penguatan," tutur Maruarar Sirait.

Masih kata Maruarar, kalau dari sisi ekonomi, dirinya menilai pertumbuhan ekonomi cukup baik dan inflasi pun mengalami penurunan.

Menurutnya, pemerintah mengeluarkan puluhan jilid paket ekonomi untuk menstimulus pertumbuhan ekonomi yang optimal.

"Memang saya harus obyektif bahwa semua (paket kebijakan ekonomi) tidak berjalan optimal. Masih banyak pekerjaan rumah kita," tandas Maruarar Sirait.
‎