TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komisi V DPR RI Menyepakati alokasi anggaran dan Program Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Tahun 2017 sebesar Rp4,8 Triliun.

Sebelumnya, Kemendes PDTT menyampaikan bahwa pagu kebutuhan kementerian sebesar Rp14,8 Triliun.

Meski demikian Mendes PDTT, Eko Sandjojo mengatakan, dengan alokasi anggaran yang minim tersebut, tidak akan menurunkan semangat untuk mengentaskan daerah tertinggal.

Menghadapi hal tersebut, ia pun menyiapkan strategi dengan bekerjasama dengan 17 Kementerian lain.

"Semua masukan dari Komisi V akan di follow up. Kita akan bekerjasama dengan kementerian lain, karena pada dasarnya kementerian lain lokusnya juga di desa," ujarnya.

"Desa-desa akan kita gerebek agar bagaimana desa-desa ini bisa fokus pada satu produk," katanya lagi dalam raker dengan Komisi V DPR RI di Gedung Parlemen Jakarta, Senin (24/10/2016) lalu.

Dijelaskan, berdasarkan surat Menteri Keuangan RI No S-549/MK.02/2016 tanggal 30 Juni 2016, besaran pagu Kemendes PDTT Tahun 2017 sebesar Rp5 Triliun.

Namun setelah melalui proses Raker RDP Komisi V DPR RI dan melalui pembahasan Badan Anggaran DPR RI bersama pemerintah pada 17 Oktober 2016, alokasi anggaran Kemendes PDTT mengalami perubahan menjadi Rp4,8 Triliun.

Adapun selisih perubahan alokasi anggaran tersebut sebesar Rp202,4 Miliar.

Adapun sesuai dengan RPJM 2015-2019 pemerintah menargetkan sedikitnya dapat mengentaskan sebanyak 80 kabupaten tertinggal, mengurangi desa tertinggal sedikitnya 5.000 desa, dan meningkatnya desa mandiri sedikitnya 2.000 desa.

Terkait hal tersebut Menteri Eko mengatakan, hal utama yang harus dibangun dalam membangun desa adalah rasa optimis masyarakat dan seluruh stakeholder bangsa.
Menurutnya, rasa optimis bersama menjadi kunci agar pembangunan daerah tertinggal dapat segera terselesaikan.

"Untuk itu saya minta kerjasama dari komisi V untuk membantu menanamkan rasa optimisme tersebut," ujarnya.

Wakil Ketua Komisi V Michael Wattimena mengaku prihatin dengan minimnya jumlah anggaran yang diberikan terseut. Menurutnya, anggaran seharusnya mengalami kenaikan bukan justru sebaliknya.

"Hal-hal yang menyangkut keseimbangan wilayah harus benar-benar kita perhatikan. Kita juga harus melihat secara utuh daerah-daerah mana yang akan dijadikan prioritas," harapnya.