TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono mengakui mengamati soal polemik dokumen rekomendasi tim pencari fakta (TPF) kasus pembunuhan aktivis HAM Munir Said Thalib sejak dua minggu belakangan.

Menurutnya, ada pergeseran isu dari yang terlihat lewat sejumlah komentar‎ atau tanggapan masyarakat atas pemberitaan polemik dokumen kasus Munir tersebut.

Sebagian tanggapan masyarakat itu dianggapnya kontekstual.

"Saya amati ada yang bergeser, dari legal isu menjadi bernuansa politik, tapi saya bukan orang baru di dunia politik, hal itu biasa," kata SBY saat memberikan keterangan di Kediamannya, Puri Cikeas, Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (25/10/2016) siang.

Ketua Umum Partai Demokrat ini mengatakan, sebagai mantan presiden dirinya jarang berbicara.

"Lebih baik begitu. Tapi alam kapasitas saya sebagai pemimpin partai politilk tentu sekali-sekali saya bicara dengan tujuan yang baik, agar negara kita makin ke depan makin baik," katanya.

SBY mengaku memilih tidak reaktif dan tidak menjawab asal-asalan menanggapi polemik dokumen TPF kasus Munir tersebut.

Bersama sejumlah mantan pejabat di eranya memimpin, SBY mengaku mempersiapkan jawabannya secara lengkap, utuh, sesuai fakta dan logika.

Dalam kesempatan ini, SBY didampingi mantan pejabat di era pemerintahannya. Yakni, Mantan Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi, Mantan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto, Mantan Kapolri Jenderal (Purn) Bambang Hendarso Danuri, Mantan Kepala Badan Intelijen Negara Syamsir Siregar dan Mantan Ketua TPF kasus Munir Marsudi Hanafi.