TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri mengatakan sudah mengetahui terkait adanya rencana demo besar-besaran di depan Istana Merdeka pada Jumat, 4 November 2016.

Dia menyebut demo merupakan hak politik bagi setiap warga negara dan sudah diizinkan sejak zaman reformasi.

"Itu sudah merupakan hak politik bagi mereka yang ingin menyampaikan aspirasinya. Persoalannya, demo seperti apa yang akan dilakukan," ujar Megawati.

Hal itu dikatakan Megawati saat memberikan sambutan dalam pembukaan Pelatihan Mubaligh Kebangsaan yang diselenggarakan Pengurus Pusat Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi) PDI-P di Kantor DPP PDI-P, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (31/10/2016).

Dia menyatakan, aksi demo tersebut boleh saja dilakukan.

Tetapi, jangan sampai membuat  keonaran dan memecah belah Negara Kesatuan NKRI.

Megawati kemudian mencontohkan konflik yang terjadi di Maluku dan Papua pada masa pemerintahan Presiden Abdulrahman Wahid.

Dia menyampaikan, masyarakat di sana konflik karena saling mengatakan agama yang mereka anut adalah agama yang terbaik.

Dia tidak ingin hal itu kembali terjadi.

"Ini pemerintah Republik Indonesia tidak bisa diinjak-injak begitu saja. Boleh kalau demo damai, tapi tidak bikin keonaran," kata dia.

Kemudian, Megawati juga menyinggung pelaksanaan pemilu yang sudah berlangsung sejak tahun 1955.

Dia mengingatkan, jangan sampai pilkada pada 2017 akan memecah belah hanya karena perbedaan-perbedaan.

"Dari tahun 55 pemilu itu, jangan lupa. Loh, kok karena satu orang, ributnya setengah jagat. Kita kan memilih orang yang baik, yang bisa mengelola pemerintahan ini dengan baik," ucap Megawati.

Jika perbedaan itu tidak bisa diterima, lanjut Megawati, maka Indonesia akan berantakan.

"Lah kalau sudah begini, di timur sana akan bilang, yo wes Indonesia yang susah payah dibangun akan berantakan," ucapnya.(Nursita Sari)