TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pihak Istana Kepresidenan enggan menanggapi pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait rencana aksi demonstrasi pada 4 November 2016.

Demo yang akan dilakukan di depan Istana itu bertujuan menuntut calon Gubernur DKI Jakarta Nomor Urut 2 Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok diproses hukum atas tuduhan penistaan agama.

SBY menganggap berbahaya informasi intelijen yang menyebut rencana aksi demo tersebut digerakkan atau didanai oleh pihak tertentu atau partai politik.

"Saya enggak tahu, tanya Pak SBY," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (2/11/2016).

Baca: SBY: Kalau Negara Kita Tidak Mau Terbakar Amarah Maka Pak Ahok Harus Diproses Hukum

Baca: SBY: Kalau Negara Kita Tidak Mau Terbakar Amarah Maka Pak Ahok Harus Diproses Hukum

Pramono tak membantah atau juga membenarkan soal adanya keterlibatan parpol yang menggerakkan demonstrasi.

Ia hanya mengulang pernyataan yang sudah disampaikan Presiden Joko Widodo bahwa demo merupakan hak seluruh warga.

"Dan tentunya dalam menyampaikan hak dan tuntutan itu seyogyanya dilakukan dengan baik, tidak mengganggu ketertiban umum, supaya masyarakat bisa beraktivitas secara normal," ucap Pramono.

Adanya informasi intelijen bahwa rencana aksi demo digerakkan atau didanai oleh pihak tertentu atau partai politik disampaikan SBY dalam jumpa pers di kediamannya hari ini.

"Kalau ada info atau analisis intelijen seperti itu, saya kira berbahaya menuduh seseorang, kalangan, parpol, melakukan seperti itu," kata SBY.

Dalam jumpa pers tersebut, SBY tidak menyebut siapa pihak yang dituduh menggerakkan aksi tersebut. Meski demikian, dia menganggap informasi tersebut fitnah.

"Pertama, fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Kedua, menghina, rakyat bukan kelompok bayaran," kata Presiden keenam RI itu.

Meski tidak secara gamblang merasa dituduh, dalam jumpa pers tersebut, SBY mengaku sudah mengumpulkan informasi sebelum berbicara pada hari ini.

Pada Selasa (2/11/2016), SBY menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Menko Polhukam Wiranto.

"Saya bukan orang sekadar bicara. Saya kumpulkan keterangan, saya korek apa di dalam pikiran penyelenggara negara, jajaran pemerintahan. Baru saya bicara," ucapnya.

Penulis: Ihsanuddin