TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Koordinator Bantuan Hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Julius Ibrani angkat suara terkait pernyataan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) atas hasil temuan dari Tim Pencari Fakta kasus Munir (TPF Munir).

YLBHI menjelaskan intinya bahwa dokumen TPF Munir diserahkan oleh Tim ke tangan SBY.

Dari dokumen tersebut, imbuhnya, ada beberapa poin rekomendasi yang seharusnya ditindaklanjuti oleh SBY.

Namun dia sayangkan, sampai detik ini tidak pernah dilakukan rekomendasi TPF Munir.

Dan warisan berupa tugas yang tidak selesai di level kepresidenan di SBY harus dilanjutkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"SBY harus mengakui itu. Jangan justru diputar balik soal ada atau tidaknya lembaran kertas berisi Dokumen TPF," katanya kepada Tribunnews.com, Jumat (4/11/2016).

Sepatutnya juga, menurutnya, SBY menjelaskan situasi dan kondisi obyektif terkait TPF dan rekomendasinya ke Jokowi.

"Apa hambatan dan kesulitan SBY sampai tidak mampu dia selesaikan. Tentunya ini menjadi bahan yang baik untuk Jokowi dalam melanjutkan rekomendasi TPF," katanya.

Sebelumnya, SBY blakblakan terkait kasus pembunuhan aktivis HAM, Munir Said Thalib, yang belakangan menjadi polemik publik.

SBY mengatakan, ada pihak-pihak yang menuding dirinya terlibat kasus Munir karena tak kunjung menyerahkan berkas asli rekomendasi TPF kasus pembunuhan Munir.

"Saya baca statement Menko Polhukam Pak Wiranto di media massa, tak ada instruksi Presiden (Joko Widodo) usut SBY terkait TPF Munir. Dua hari setelah itu, saya menerima pesan dari jajaran Kejaksaan Agung bahwa pihaknya ingin ketemu saya," kata SBY di kediamannya di Cikeas, Bogor, Rabu (2/11/2016).

"Ini enggak salah negara kalau saya justru dijadikan tersangka pembunuhan Munir? Enggak kebalik dunia ini jika SBY dianggap terlibat dalam konspirasi politik pembunuhan Munir. Come on, ayo gunakan akal sehat," kata Presiden keenam RI itu.