TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian mendapatkan arahan dari Presiden Joko Widodo, Sabtu (5/11/2016) malam ini, bahwa gelar perkara Gubernur DKI Non Aktif Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok terkait dugaan penistaan agama akan dilakukan secara transparan.

"Dengan gelar perkara yang dilakukan secara terbuka, dengan melibatkan pihak-pihak terkait. Kemudian kita juga kepada publik melalui media secara live (televisi dan media sosial)  seperti semacam sidang nantinya. Kita harapkan publik betul-betul dapat melihat dengan kejernihan kasus ini seperti apa," kata Tito Karnavian di Kantor Presiden, Jakarta, Sabtu (5/11/2016).

Baca: Kapolri: Terlalu Banyak Informasi Hoax di Media Sosial

Baca: Kapolri Yakin Anggotanya Diserang Pengunjuk Rasa, Ini Buktinya

Baca: Jusuf Kalla: Kapolri Janji Selesaikan Kasus Ahok dalam Dua Minggu

Dengan demikian, Tito Karnavian mengatakan bahwa masyarakat nantinya akan melihat langsung proses gelar perkara dan jika dalam gelar perkara tersebut diputuskan bahwa kasusnya masuk tindak pidana, maka akan ditingkatkan menjadi penyidikan.

"Sekali lagi, kalau ditemukan atau diputuskan ada tindak pidana maka kita akan tingkatkan menjadi penyidikan dan kita akan tentukan tersangkanya, dalam kasus ini, berarti terlapor dan diproses sesuai aturan criminal justice systems kita, kejaksaan dan pengadilan," tutur Tito Karnavian.

Namun sebaliknya, jika dalam gelar perkara tersebut, penyidik menyimpulkan tidak terdapat tidak pidana maka Tito Karnavian mengatakan pihaknya akan konsisten kepada sistem hukum yang berlaku.

"Yaitu dihentikan penyelidikannya, dengan kemungkinan karena masih dalam proses penyelidikan, maka dapat dibuka kembali jika terdapat bukti-bukti lain yang menguatkan," ucap Tito Karnavian.