Yang Ingin Menggulingkan Presiden Jokowi akan Berhadapan dengan Repdem

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA-Organisasi sayap PDI Perjuangan, Relawan Perjuangan Demokrasi (REPDEM) menyatakan siap berhadapan jika ada gerakan makar yang mulai menyuarakan Jokowi lengser sebagai Presiden RI lewat kasus Ahok sebagai pintu masuk.

Ketua DPN REPDEM Wanto Sugito mensinyalir, target gerakan tersebut tujuan akhirnya ingin menjatuhkan Jokowi sebagai presiden pilihan rakyat. Kata dia, hal itu terbukti di lapangan teriakan dan tuntutan melengserkan Jokowi.

"Repdem secara organisasi siap pasang badan melawan gerakan makar. Ahok dan Jokowi harus dilihat terpisah. Jangan jadikan kasus Ahok pintu masuk melengserkan Jokowi," tegasnya, Sabtu (5/11/2016).

"Soal Ahok serahkan ke proses hukum. Bapak Presiden jelas telah menyampaikan bahwa proses hukum terhadap saudara Basuki Tjahaja Purnama akan dilakukan secara tegas, cepat dan transparan," ujar pria yang akrab disapa KLutuk itu.

Mantan aktivis 98 ini pun sependapat dengan Presiden Jokowi, jika kerusuhan demonstrasi kemarin ditunggangi oleh aktor politik yang memanfaatkan situasi.

Repdem pun meminta negara, segera menangkap aktor politik kerusuhan tersebut.

"Jika gerakan tersebut kedepan bergeser tuntutan menjatuhkan Jokowi sebagai Presiden, motif politiknya semakin jelas. Repdem pun siap berhadapan dengan gerakan makar tersebut, meski sama-sama harus meneteskan darah dan air mata," kata Wanto, politisi muda PDI Perjuangan alumni Universitas Islam Negeri (UIN) Ciputat tersebut.

Dirinya juga menyerukan, kepada organisasi relawan Jokowi-Jk pada pilpres lalu yang masih berdiri tegak, agar segera melakukan konsolidasi merapatkan barisan melihat dinamika politik belakangan ini.

"Jokowi merupakan pemimpin ideologis, pemimpin yang dipilih rakyat, pemimpin yang mampu membumikan pancasila sebagai ideologi sebuah bangsa, dalam setiap gerak kepemimpinannya," Wanto mengingatkan.

"Protes bahkan aksi terhadap pemerintah, merupakan hal yang wajar dan diatur oleh undang undang, selama menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia," ujarnya lagi.