Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

KPK Ungkap 60 Ribu Hektare Sawah Setiap Tahun Berubah Fungsi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan sekitar 50 hingga 60 ribu hektare sawah di Indonesia tiap tahun beralih fungsi.

KPK Ungkap 60 Ribu Hektare Sawah Setiap Tahun Berubah Fungsi
SERAMBI/M ANSHAR/M ANSHAR
Ilustrasi lahan sawah. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Eri Komar Sinaga

TRIBUNNEW.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan sekitar 50 hingga 60 ribu hektare sawah di Indonesia tiap tahun beralih fungsi.

Sawah-sawah tersebut tidak lagi ditanami padi untuk swasembada pangan, tapi dialihkan semisal untuk membangun perumahan.

Direktur Pencegahan KPK Pahala Nainggolan mengungkapkan luas sawah yang dibabat tersebut setara dengan 300 ribu ton beras.

"Jadi sementara Pemerintahan mendorong upaya swasembada beras pada pangan. Ternyata lahan untuk pertanian menyusut di berbagai daerah," kata Pahala di kantornya, Kamis (10/11/2016).

Setelah dilakukan studi lapangan, Pahala Nainggolan mengungkapkan pengalihan fungsi sawah tersebut ternyata lebih menguntungkan Pemerintah dari segi pendapatan.

Jika sawah dialihkanfungsikan, Pemerintah akan mendapatkan pendapatan melalui perizinan.

Sementara jika tetap dibiarkan jadi sawah, Pemerintah hanya mendapatkan Pajak Bumi dan Bangunan.

Menurut Pahala, upaya revitalisasi dan perlindungan lahan menjamin ketersediaan lahan diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2009.

Undang-Undang tersebut mengatur tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 12/2012 tentang Insentif Perlindngan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

"Nah di situ harusnya Pemerintah member insentif agar alih fungsi tidak terjadi. Artinya alih kepemilikan boleh tapi alih fungsinya," kata Pahala Nainggolan.

Untuk itu, KPK berencana untuk mengundang Kementerian Pertanian terkait alih fungsi lahan tersebut.

Pahala Nainggolan mengungkapkan sudah ada 180 Kabupaten dan Kota yang sudah mempunyai peraturan daerah tentang lahan-lahan yang disebut LP2B

Ikuti kami di
Add Friend
Penulis: Eri Komar Sinaga
Editor: Adi Suhendi
  Loading comments...

Baca Juga

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas