TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadli Zon mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo dalam melakukan konsolidasi ke berbagai pihak pasca-aksi unjuk rasa 4 November lalu.

Unjuk rasa dilakukan sejumlah ormas keagamaan yang mendesak penegakan hukum pada kasus dugaan penistaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Meksi demikian, kata Fadli, konsolidasi ke berbagai pihak akan lebih baik dilakukan sebelum aksi terjadi.

"Dan kami melihat, jangan mengirim sinyal yang salah. Misalnya datang ke tentara, polisi, itu bagus, bagus sekali. Tapi tidak usah dikomentari siap digerakan dalam darurat," kata Fadli di sela-sela acara Kongres Nasional I Keluarga Alumni Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), Jakarta, Sabtu (12/11/2016).

Baca: Fahri Hamzah: Demo 4 November Baru Pemanasan

Baca: Disindir Muhaimin, Jokowi: Saya Kalau Sudah Disinggung Saya Juga Punya Perasaan

Baca: Presiden Jokowi: Dalam Keadaan Darurat, Kopassus Bisa Saya Gerakkan

Saat berkunjung ke Markas Kopassus, Cijantung, Jakarta, Presiden Jokowi menegaskan Komando Pasukan Khusus (Kopassus) merupakan pasukan cadangan yang setiap saat dapat ia gerakkan jika negara dalam kondisi darurat.

Presiden Joko Widodo memberikan pengarahan kepada 1.720 prajurit Kopassus di Lapangan Mako Kopassus, Cijantung, Jakarta Timur, Kamis (10/11/2016).

Menurut Fadli, pernyataan Presiden Jokowi dapat memberikan sinyal yang salah dan menunjukan perspektif yang berbeda. Pernyataan itu, lanjut dia, seakan menunjukkan kekuatan militer negara.

"Maksudnya apa? Masa tentara disuruh melawan rakyat, kan mereka (tentara) itu anak kandung rakyat. Kalau mau berikan ucapan selamat kepada tentara, inspeksi, dan mengucapkan terima kasih, ya, dilakukan saja, tidak perlu show of force (unjuk kekuatan)," ucap Fadli.

Fadli menyebutkan, Presiden Jokowi harus mengetahui persoalan utama yang melandasi aksi unjuk rasa tersebut.

Selain itu, tambah dia, jika Presiden Jokowi menggeser masalah utama akan menimbulkan masalah baru yang lebih besar.

"Persoalan utama itu penistaan agama yang dilakukan Saudara Ahok. Sudah ada keputusan MUI (Majelis Ulama Indonesia), kemudian ada tuntutan masyarakat secara nyata, jangan bergeser ke mana-mana," ujar Fadli.

Penulis: Lutfy Mairizal Putra