Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Satu Aplikasi Jutaan
Cerita
Indonesia
DOWNLOAD NOW!
Tribun
LIVE ●

Wakil Ketua MPR: Tidak Benar Partai Islam Anti Pancasila

Hidayat Nur Wahid mengatakan, dirinya bersyukur bahwa UUD NRI Tahun 1945 sangat memahami masalah keummatan

Tribun X Baca tanpa iklan
Editor: Sanusi
zoom-in Wakil Ketua MPR: Tidak Benar Partai Islam Anti Pancasila
ist

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Di hadapan ratusan warga Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, 12 November 2016, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid saat melakukan Sosialisasi 4 Pilar MPR, mengatakan, MPR adalah lembaga negara yang diberi amanah untuk melaksanakan sosialisasi Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Diungkapkan oleh Hidayat Nur Wahid, sosialisasi seperti ini kali pertama dilakukan oleh MPR ketika lembaga negara itu dipimpinnya.

Hidayat Nur Wahid menjadi Ketua MPR Periode 2004-2009. Dengan asal dari PKS, partai Islam, maka Hidayat Nur Wahid mengatakan, ini bukti bahwa partai Islam tak anti Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Dikatakan, saat ini seolah-olah ada gap antara masalah keummatan dan kebangsaan. Kedua hal seolah-olah ada halangan. Padahal menurut Hidayat Nur Wahid antara masalah keummatan dan kebangsaan tak ada jaraknya.

"Jadi jangan anggap umat Islam bukan warga negara sehingga aspirasinya tidak didengar," ujarnya. Disebutkan peran besar ummat Islam dalam perjuangan bangsa.

Hidayat Nur Wahid mengatakan, dirinya bersyukur bahwa UUD NRI Tahun 1945 sangat memahami masalah keummatan. Disebut dulu semasa Orde Baru, kata iman dan taqwa susah masuk dalam UUD. Namun setelah diamandemen, kata Iman dan Taqwa masuk dalam pasal-pasal.

"UUD NRI Tahun 1945 akomodatif terhadap masalah keummatan," ujarnya.

Rekomendasi Untuk Anda

Dalam kesempatan itu Hidayat Nur Wahid menyebut bahwa sosialisasi 4 Pilar MPR dilakukan dengan berbagai metode dan diperuntukkan untuk berbagai kalangan.

Menurut Hidayat Nur Wahid sosialisasi ini tidak cukup dilakukan oleh MPR. Dirinya mengharap agar pemerintah ikut juga melakukan sosialisasi. pada masa lalu ada Penataran P4. Bahkan ada lembaga khusus yang mengurusi masalah penataran P4 melalui BP7.

Hidayat Nur Wahid ingin sosialisasi dilakukan secara massif namun ditegaskan bahwa sosialisasi yang dilaksanakan itu tidak indoktrinasi. "sosialisasi yang kita inginkan tidak indoktrinasi," paparnya.(ADV)

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
Berita Populer
Atas