TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie menduga aksi lanjutan pada 25 November 2016 memiliki agenda untuk menjatuhkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Bukan lagi menuntut kasus dugaan penistaan agama yang menimpa Basuki Tjahaja Purnama.

Menurutnya, melakukan aksi unjuk rasa memang tidak dilarang, karena demonstrasi merupakan hak warga negara di era demokrasi seperti sekarang ini.

Namun, jika dengan massa yang jumlahnya lebih besar dari aksi 4 November 2016, dia mencium ada agenda lain.

"Kalau pun tetap mau demo, sebaiknya jangan lebih besar dari yang lalu agar tidak dicurigai punya agenda untuk menjatuhkan presiden yang sah," kata Jimly saat dihubungi wartawan, Senin (14/11/2016).

Pakar hukum tata negara ini mengaku tidak ikhlas apabila umat Islam dimanfaatkan pihak tertentu untuk melakukan upaya impeachment terhadap Presiden Jokowi, karena dianggap tidak sesuai konstitusi.

"Saya sebagai Ketua ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia) tidak rela jika umat Islam terjebak dalam adu domba untuk tujuan yang tidak konstitusional. Saya menganjurkan jangan lagi ada demo, sebab tujuannya berpotensi menyimpang dari motivasinya yang semula," katanya.

Seperti diketahui, Sekretariat Bersama Aktivis untuk Indonesia menggelar acara 'Malam Keprihatinan Anak Negeri' di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat. Acara tersebut bertajuk 'Selamatkan Demokrasi Lawan Tirani'.

Acara ini diikuti oleh beberapa lapisan aktivis yakni mahasiswa, aktivis 98, aktivis 78/79, eksponen 66, aktivis sosial, aktivis pergerakan, aktivis buruh, dan aktivis lingkungan.

Mantan aktivis Reformasi 1998, Sri Bintang Pamungkas mengaku tidak percaya Presiden Jokowi meminta Polri mengusut kasus penistaan agama yang dilakukan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) secara transparan.

Menurutnya hal ini dilakukan Presiden Jokowi hanya sebatas sandiwara semata sehingga memang harus dilawan.

"Tirani ini jangan cuma dilawan, tapi harus dijatuhkan," kata Sri Bintang.

Menurutnya dua Presiden Republik Indonesia, yakni Soekarno dan Soeharto saja bisa dijatuhkan oleh kekuatan masyarakat. Sehingga, tidak mustahil Presiden Jokowi juga bisa dilakukan hal serupa.

"Masa Jokowi tidak bisa jatuh, Soekarno dan Soeharto saja jatuh," katanya.