TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mengaku mendapatkan informasi bahwa dalam aksi 25 November 2016, massa berencana menduduki gedung parlemen Senayan, Jakarta.

Bahkan, ia mengetahui adanya sejumlah pertemuan yang membahas soal rencana tersebut.

"Info yang kami terima, 25 November ada aksi unjuk rasa. Namun, ada upaya tersembunyi dari beberapa kelompok yang ingin masuk ke dalam DPR, berusaha 'menguasai' DPR," kata Tito di kompleks Mabes Polri, Jakarta, Senin (21/11).

"Rapat-rapat kita tahu sudah beberapa kali dilakukan untuk menguasai DPR dan menggerakkan massa," tambah Tito.

Oleh karena itu, Polri bersama TNI akan memberi penjagaan ekstra dalam aksi tersebut. Petugas yang diturunkan akan lebih banyak dari aksi sebelumnya. Termasuk mengatur strategi jika berujung pada makar.

"Kami lakukan upaya pencegahan dengan memperkuat gedung DPR/MPR," kata Tito.

Tito mengatakan, aksi unjuk rasa banyak ditunggangi oleh pihak lain. Maksud di balik aksi tersebut tak lagi untuk menuntut proses hukum terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, namun dicampuri urusan politis.

Kepolisian akan melakukan tindakan tegas bagi siapapun yang melanggar undang-undang.

"Bila itu terjadi, kita lakukan tindakan tegas dan kita catat sesuai hukum yang berlaku," kata Tito.

Reporter: Ambaranie Nadia Kemala Movanita