PAN dan PPP Dituding Tak Ada Saat Dibutuhkan Jokowi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sikap sejumlah partai politik pendukung pemerintah yang dianggap tidak satu suara dalam merespon aksi pada 4 November disoroti pengamat politik dari Lingkar Madani.

Ray Rangkuti menilai dua partai, PPP dan Partai Amanat Nasional dinilai tidak ada saat dibutuhkan Presiden dalam membantu merespon isu kasus penistaan agama yang dituduhkan pada Basuki Tjahaja Purnama dan coba dikaitkan dengan Presiden Jokowi.

Sesaat sebelum aksi unjuk rasa 4 November lalu, Partai Amanat Nasional, melalui ketua umumnya Zulkifli Hasan, bahkan sempat menawarkan gedung DPR untuk bisa ditinggali oleh pengunjuk rasa seperti dikutip dari Detik.Com tanggal 3 November.

Soal wacana perombakan kabinet, Wakil Ketua Umum PAN Hanafi Rais menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Jokowi terkait soal unjuk rasa 4 November.

PAN mengatakan tidak pernah memberi instruksi resmi kepada anggotanya untuk terlibat.