TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu berpendapat, tidak ada potensi makar dari serangkaian aksi unjuk rasa yang dilakukan pada 4 November dan dua aksi lanjutan pada 25 November dan 2 Desember mendatang.

Aksi itu awalnya menuntut proses hukum terhadap Basuki Tjahaja Purnama atas dugaan penistaan agama.

Namun, dianggap berpotensi melebar ke upaya penggulingan pemerintahan.

"Kalau saya sih enggak ada lah itu makar-makar," ujar Menhan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (23/11/2016) siang.

Baca: Menteri Pertahanan: Siapa yang Mau Makar? Saya Tidak Dengar Itu

Ryamizard menilai, ada pihak tertentu yang memanfaatkan aksi unjuk rasa itu untuk mengadu domba masyarakat.

"Kalau ada yang mengadu domba, pasti. Dalam keadaan ribut seperti kemarin (demo 4 November) kan awalnya damai, tapi ada pihak tertentu," ujar dia.

Ia meminta Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dan Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian tetap waspada dalam melakukan pengamanan saat aksi lanjutan.

Namun pendapat berpeda dikemukakan Kapolri Jenderal Tito Karnavian.

Sebelumnya, Kapolri mengatakan bahwa Polri akan menjaga ketat aksi 25 November 2016 dan 2 Desember 2016.

Baca: Kapolri Ungkap Ancaman Makar dan Penyusup pada Demo Susulan 25 November

Pasalnya, aksi itu berpotensi pada upaya penggulingan pemerintahan.

"Kalau itu bermaksud untuk menjatuhkan atau menggulingkan pemerintahan, termasuk pasal makar," ujar Tito, Senin (21/11/2016).

Bahkan, Tito mengaku mendapatkan informasi bahwa ada 'penyusup' di balik aksi unjuk rasa itu dan akan menduduki Gedung DPR/MPR Senayan.

Penulis: Fabian Januarius Kuwado