TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Rapat Pleno DPP Golkar mengusulkan mengembalikan posisi Setya Novanto sebagai Ketua DPR.

Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie Massardi menduga pergantian posisi ketua DPR terkait aksi unjuk rasa pada 2 Desember.

Sebab, Ade Komarudin merupakan aktivis HMI serta dekat dengan Ormas Islam.

Oleh karenanya, pergantian Ketua DPR bertujuan memperkuat posisi dan kekuatan presiden.

"Kecenderungan ini, terkait dengan kehawatiran momen aksi bela Islam dan Presiden Jokowi melakukan safari politik dalam mencari dukungan meski sebagai reaksi yang berlebihan," kata Adhie Masardi melalui pesan singkat, Kamis (24/11/2016).

Baca: Akbar Tandjung: Pencopotan Ketua DPR Bisa Timbulkan Konflik Baru di Golkar

Baca: Mendadak Dicopot dari Ketua DPR, Ade Komaruddin Pasrah

Presiden, kata Adhie, seharusnya tak perlu khawatir serta memastikan proses hukum berjalan dengan baik.

Pasalnya, hal itulah yang diinginkan masyarakat.

"Proses hukum harus berjalan baik agar masyarakat terutama ormas dan ummat Islam, yang menuntut kasus dugaan penistaan agama dapat berjalan sesuai hukum," tegas Adhie.

Mantan Jubir Presiden Abdurrahman Wahid juga menilai pergantian Novanto tidak dapat dikaitkan dengan dukungan ke Istana.

Sebab, persoalan tersebut berbeda dengan rehabilitasi.

" Ini masalah politik dan bukan rehabilitasi nama baik Setya Novanto, dalam kasus dugaan permintaan saham PT Freport," kata Adhie.