Laporan Wartawan Tribunnews.com, M Zulfikar

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -‎ Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB), Adhie Massardi menilai, rencana pergantian posisi Ketua DPR RI sarat kepentingan, yaitu untuk mendukung keberlangsungan pemerintahan Jokowi-JK.

Menurutnya, Ketua DPR RI, Ade Komarudin, dikhawatirkan akan mengancam keberadaan pemerintahan Jokowi-JK, lantaran sangat dekat dengan ormas Islam, dan juga ia merupakan mantan aktivis HMI.

Oleh karena itu Ade Komarudin, dikaitkan dengan aksi Bela Islam, yang diduga memiliki agenda terselubung yaitu menjatuhkan pemerintah.

"Kecendrungan ini, terkait dengan kehawatiran momen aksi bela Islam," kata Adhie Masardi, Kamis (24/11/2016).

Menurut Adhie, apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi tersebut, berlebihan. Karena apa yang dituntut dari gerakan Aksi Bela Islam, hanyalah proses hukum yang tegas terhadap calon gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama.

"Proses hukum harus berjalan baik agar masyarakat terutama ormas dan umat Islam, yang menuntut kasus dugaan penistaan agama dapat berjalan sesuai hukum," tutur Adhie.

Oleh karena itu ia meyakini rencana pergantian Ketua DPR RI, dari Ade Komarudin ke Setya Novanto tidak sesuai dengan alasan yang dikemukan. 

"Ini masalah politik dan bukan rehabilitasi nama baik Setya Novanto, dalam kasus dugaan permintaan saham PT Freport," kata Adhie.

Senada, Anggota DPR dari PKS Aboebakar Alhabsy menilai pergantian posisi ketua DPR RI, sarat muatan politis.

Menurutnya presiden saat ini ingin memperkuat posisi dukungan di parlemen.

"Presiden tidak nyaman, kalau di DPR bukan dari temannya sendiri. Karna itu presiden terkesan mendukung setya novanto menjadi ketua DPR kembali," ucap Aboebakar.

"Intinya di parlemen presiden merasa tidak memiliki suara yang kuat, jika Ketua DPR masih dipegang yang lain," katanya.