Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Jokowi: Penghapusan UN Belum Final

Rapat terbatas juga memutuskan langkah-langkah komprehensif pengembangan dunia pendidikan di tanah air.

Jokowi: Penghapusan UN Belum Final
TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN
Siswa kelas VI mengerjakan mata pelajaran Bahasa Indonesia saat mengikuti Ujian Sekolah (US) di SD Negeri Cibaduyut 1,2, dan 3, Gang Ma Maja, Jalan Cibaduyut Raya, Kota Bandung, Senin (16/5/2016). US ini berlangsung serentak di seluruh tanah air hingga 18 Mei 2016, dengan mata pelajaran yang diujikan Bahasa Indonesia, matematika, dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa penghapusan Ujian Nasional (UN) yang diwacanakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, masih sebatas wacana.

"Masih proses. Belum dirataskan (rapat terbatas), belum," ujar Jokowi di sela kunjungan kerjanya di Kota Makassar, sebagaimana dikutip dari siaran pers resmi Istana, Sabtu (26/11/2016).

Meski demikian, Jokowi mengaku, telah menerima laporan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy terkait rencana penghapusan UN itu.

"Memang dari Mendikbud menyampaikan itu. Tapi kan tentu saja harus ada ratasnya dulu," ujar Jokowi.

Rapat terbatas yang akan digelarnya nanti bukan hanya untuk memutuskan apakah UN dihapus atau tidak.

Rapat terbatas juga memutuskan langkah-langkah komprehensif pengembangan dunia pendidikan di tanah air.

Diberitakan, penyelenggaraan UN direncanakan dihentikan sementara pada 2017.

Menurut Menteri Muhadjir, rencana itu dilakukan untuk memenuhi putusan Mahkamah Agung pada 2009 lalu.

Dalam putusan itu, pemerintah diperintahkan meningkatkan kualitas guru, kelengkapan sarana dan prasarana sekolah serta akses informasi di sleuruh Indonesia.

Nantinya, UN tidak lagi menentukan kelulusan, melainkan lebih berfungsi memetakan kondisi pendidikan.

"Saya mengajukannya ke Presiden karena nanti perlu ada Inpres," kata Muhadjir di Jakarta, Kamis (24/11/2016).(Fabian Januarius Kuwado)

Editor: Johnson Simanjuntak
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas