TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dalam 11 hari, tepatnya mulai tanggal 10 November hingga 21 November, Human Rights Watch mencatat tidak kurang dari 1.250 rumah milik warga Rohingya di Myanmar hancur.

Foto citra satelit dengan jelas menunjukkan 255 rumah hancur di desa Yae Khat Chaung Gwa Son, 265 rumah di Dar Gyi Zar, 220 rumah di Wa Peik dan lain sebagainya.

“Perempuan dan anak-anak sangat rentan menjadi korban. Misi kemanusiaan untuk Rohingya perlu segera dilakukan oleh lembaga-lembaga kemanusiaan di Asia Tenggara," kata  drg Imam Rullyawan selaku Presiden SEAHUM di Jakarta belum lama ini.

SEAHUM bersama Aliansi Lembaga Kemanusiaan dalam merespon perkembangan di Myanmar akan melakukan misi Humanitarian Flotilla for Rohingya untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan dan kesehatan ke titik-titik konflik di negara Myanmar

"juga advokasi dan aliansi dengan pelbagai pihak seperti pemerintah Indonesia, sekretariat ASEAN, AICHR (Asean Intergovernmental Committee for Human Rights), UNHCR, IOM, ICRC, WFP, dan lain sebagainya," katanya.

 Agung Notowiguno selaku President Direktur PKPU mengatakan, sebagai langkah nyata dari pernyataan sikap SEAHUM bersama Aliansi Lembaga Kemanusiaan Indonesia ini, PKPU memberangkatkan dua orang timnya untuk menjalankan misi kemanusiaan ke Myanmar.

"PKPU sebagai Lembaga Kemanusiaan berkomitmen untuk terus melakukan misi kemanusiaan ke daerah-daerah yang membutuhkan, termasuk Rohingya," kata Agung, Minggu (27/11/2016).

Sejak tahun 2012, pada fase konflik pertama, PKPU telah menyalurkan berbagai bantuan kemanusiaan kepada penduduk Rohingya di kota Sittwe Provinsi Rakhine.

Sebanyak 55 rumah, barak pengungsian untuk 550 keluarga mencakup 4800 orang. 220 fasilitas airbersih, sumur, jamban dan peralatan rumah tangga.

Dalam kurun 4 tahun PKPU telah mendistribusikan paket makanan untuk lebih dari 15 ribu keluarga di Rakhine dan 4 negara bagian lainnya, termasuk distibusi pakaian untuk 1400 keluarga laki-laki perempuan, anak-anak dan bayi.

“PKPU juga menyalurkan bantuan berupa 2 unit gedung sekolah beserta fasilitas, insentif guru dan penyediaan seragam siswa dibawah departemen pendidikan, penyediaan Klinik untuk layanan kesehatan di pengungsian Sitwe sejak tahun 2014 sampai saat ini," ujarnya.