TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Aktivis Hak Asasi Manusia, Todung Mulya Lubis mengatakan, aksi damai yang rencananya dilakukan pada tanggal 2 Desember 2016 menjadi momen sejarah untuk menguji ketahanan Indonesia.

Aksi damai tersebut merupakan aksi lanjutan yang telah dilakukan pada 4 November 2016 silam, terkait kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

"Kita dihadapkan pada satu momen kritis sejarah republik kalau tidak hati-hati. Apalagi sinyal pendomplengan, penumpang gelap akan sangat masuk pada situasi seperti ini," kata Todung di kawasan Senayan, Jakarta, Senin (28/11/2016).

Menurut Todung, jika aksi massa yang rencananya berjalan damai namun tidak dapat dikendalikan, maka kerja keras bangsa Indonesia dalam merajut kehidupan sosial sejak kemerdekaan akan mengalami kemunduran.

"Kalau itu out of hand. Kerja keras keras kita sejak tahun 1945 akan mengalami kemunduran yang luar biasa. Saya tidak bisa bayangkan dari segi ekonomi, politik, dan hukum," ucap Todung.

Todung menilai, jika hal itu terjadi, maka Indonesia akan kembali memasuki masa-masa sulit sebagai sebuah bangsa.

Rencananya, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) akan kembali melanjutkan aksi unjuk rasa terkait proses hukum terhadap Ahok pada 2 Desember.

Polri memberi izin aksi digelar di Monas yang mampu menampung 600.000 orang sampai 700.000 orang. Aksi GNPF akan dimulai pukul 8.00 WIB dan akan diakhiri shalat Jumat berjamaah.