Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Golkar membantah pergantian Ketua DPR berhubungan dengan Presiden Joko Widodo serta aksi 2 Desember 2016. Hal itu muncul karena proses pergantian Ketua DPR yang sangat cepat.

"Tidak ada hubungan dengan Pak Joko Widodo. Ini dilakukan secara independen dan mandiri oleh Partai Golkar," kata Sekjen Golkar, Idrus Marham di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (1/12/2016).

Idrus mengatakan pergantian Ketua DPR merupakan hak Partai Golkar serta tidak terkait dengan Presiden Jokowi.

"Pergantian ini tidak ada kaitannya dengan Jokowi," tegas Idrus.

Idrus mengatakan posisinya sebagai Sekjen Golkar mengharuskan dirinya mengetahui segala proses politik yang ada di tubuh partai berlambang Pohon Beringin itu.

"Sekjen harus tahu, Sekjen harus tanda tangan," kata Idrus.

Sementara, Koordinator Bidang (Korbid) Pembangunan Daerah Golkar, Zainudin Amali menuturkan proses pergantian Ketua DPR berlangsung normal.

Surat DPP Golkar ditindaklanjuti melalui rapat pimpinan kemudian Badan Musyawarah (Bamus) lalu Rapat Paripurna DPR.

"Tidak ada sesuatu yamg kelihatan tergesa-gesa, terburu-buru semua proses sudah dilalui," kata Amali.

Amali juga membantah pergantian tersebut dilakukan menghadapi aksi 2 Desember 2016.

"Clear betul, tak ada hubungan dengan itu apalagi dikaitkan intervensi. Saya pastikan tidak," kata Amali.

Sebelumnya, Juru Bicara Fraksi Demokrat Benny K Harman bertanya mengenai pergantian Ketua DPR. Menurutnya, pergantian Ketua DPR merupakan hal yang biasa.

"Tak perlulah cepat-cepat masih ada hari besok, tidak salah kalau pimpinan pulang dari sana manakala tidak ada hal yang mendesak. Kalau agak dingin yah minggu depan lah," kata Benny.