Soal Dugaan Makar, Polri: Ada Bukti Transfer Uang
Martinus melanjutkan temuan bukti transfer perbankan ini akan ditelusuri ada berapa, dari mana sumber dananya termasuk siapa saja yang menerima.
Penulis: Theresia Felisiani
Editor: Hendra Gunawan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Theresia Felisiani
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Berbagai alat bukti yang menguatkan adanya dugaan pemufakatan jahat oleh tujuh tersangka yakni Eko, Adityawarman, Kivlan Zein, Firza Huzein, Rachmawati Soekarnoputri, Ratna Sarumpaet dan Alvin Indra Alfaris yang ditangkap sebelum aksi 212, Jumat (2/12/2016) kian lengkap.
"Pengumpulan barang bukti sebanyak-banyaknya terus dilakukan oleh para penyidik. Salah satu alat bukti yang ditemukan baru-baru ini adalah bukti transfer," ujar Kabag Penum Mabes Polri, Kombes Martinus Sitompul, Selasa (6/12/2016) di Mabes Polri.
Martinus melanjutkan temuan bukti transfer perbankan ini akan ditelusuri ada berapa, dari mana sumber dananya termasuk siapa saja yang menerima.
Adanya bukti transfer itu dinilai Martinus menguntungkan bagi penyidik karena memudahkan mendapatkan satu konstruksi hukum yang mempersangkakan para tersangka dalam perbuatan pemufakatan jahat untuk menggulingkan pemerintahan.
"Bukti paling kuat yang dimiliki penyidik ada dokumen dan video, isinya tentu tidak bisa diungkap," tegas Martinus.
Martinus menambahkan bukti pendukung lainnya dari rencana pemufakatan jahat yakni menyiapkan dan menempatkan mobil komando untuk mengajak orang atau mempersiapkan orang ke DPR.
Sebelumnya, Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Boy Rafli Amar mengatakan berbagai barang bukti yang mendukung adanya pemufakatan jahat sudah dikantongi penyidik.
"Barang bukti seperti tulisan tangan dan percakapan mereka yang sudah kami monitoring jauh-jauh hari, itu bagian dari bukti pemufakatan jahat meski baru rencana," terang Boy Rafli Amar, Sabtu (3/12/2016) di Mabes Polri.
Lebih lanjut, jenderal bintang dua ini membocorkan beberapa rencana pemufakatan dari para tersangka yakni membelokkan massa dari Silang Monas ke DPR RI, menduduki kantor DPR RI, hingga rencana melakukan pemaksaan supaya dilakukan sidang istimewa dan menuntut pergantian pemerintahan.
"Kedepan dari mereka akan ada institusional, lalu pemufakatan. Kami tidak tunggu sampai makar terjadi, begitu terdeteksi ada niat, kami langsung tindak," tambah Boy Rafli Amar.