TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Koordinator Utama Aksi "Kita Indonesia", Yorrys Raweyai meminta maaf kepada masyarakat dan Pemerintah DKI Jakarta terkait acara yang berlangsung saat Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) atau Car Free Day, Minggu (4/12/2016) lalu.

Permintaan maaf ini dimaksudkan lantaran acara yang bertajuk aksi "Kita Indonesia" itu diwarnai atribut partai politik.

Selama aksi berlangsung, bendera partai politik dipasang di sejumlah titik. Tampak bendera Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Nasdem.

Padahal, berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan HBKB, kegiatan CFD tidak boleh digunakan untuk kepentingan partai politik.

Yorrys mengakui telah melakukan kesalahan dengan melanggar Pergub tersebut.

"Saya selaku koordinator utama acara itu, harus menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat DKI Jakarta, kepada pemerintah, bahwa kita sudah melakukan kesalahan. Sesuai dengan Pergub, CFD itu tidak boleh untuk fasilitas politik," kata Yorrys di Kantor DPD Golkar DKI Jakarta, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (6/12/2016) sore.

Ketua Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam) DPP Partai Golkar itu juga meminta maaf karena ada beberapa ruang taman yang rusak akibat diinjak-injak peserta aksi "Kita Indonesia" tersebut.

Yorrys mengaku pihaknya siap menerima sanksi karena telah melakukan pelanggaran dalam aksi tersebut. "Kami siap terima sanksi apapun yang diberikan," kata Yorrys.

Kendati mengakui kesalahannya, Yorrys menyebut tak ada tujuan politik saat atribut partai politik digunakan selama aksi "Kita Indonesia".

Menurut Yorrys, atribut partai politik itu digunakan hanya sebagai identitas agar tidak disusupi oleh provokator.

"Ini gabungan partai, massa banyak di CFD, sehingga kalau kita tidak ada indentitas takut membaur. Kita lihat dinamika politik sekarang takut ada penyusupan dan berdampak. Nah kita berpikir seluruh parpol hrus memakai atribut supaya bisa membedakan," kata Yorrys.

Yorrys menjamin tak ada kepentingan politik dalam aksi "Kita Indonesia" tersebut. Pasalnya, kata dia, dalam aksi tersebut tak ada pernyataan politik maupun hujatan terhadap calon gubernur tertentu.

"Malah kita ada tim sweeping, tak boleh ada simbol pasangan cagub DKI. Kita proteksi," tutur Yorrys.(Dimas Jarot Bayu)