TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pendiri Yayasan Bung Karno, Rachmawati Soekarnoputri membantah diri merencanakan penggulingan Pemerintahan Joko Widodo di hari yang sama ketika aksi 2 Desember berlangsung.

Putri presiden pertama Indonesia ini, menyebutkan memang ada rencana aksi di depan Kompleks Parlemen Senayan.

Namun, demonstrasi yang rencananya dia ikuti bertujuan menyerahkan petisi pada Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan agar konstitusi Indonesia kembali pada Undang-Undang Dasar 1945 yang asli, sebelum ada empat amandemen paskareformasi.

"Saya putri presiden, tahu rambu-rambu hukum," kata Rachmawati di kediamannya, Jalan Jati Padang Raya, Pejaten, Jakarta Selatan, Rabu (7/12/2016).

Unjuk rasa depan gedung DPR/MPR, dia sebut berbeda dengan aksi Bela Islam III yang berlangsung di kawasan Monumen Nasional.

"(Rencana unjuk rasa) sudah kami laporkan ke polisi dan baru mulai pada 13.00 WIB, setelah aksi di Monas," katanya.

Rachmawati pun mengaku telah menegaskan berkali-kali pada massa aksi yang hendak menyuarakan aspirasi mereka di depan parlemen agar tidak masuk dan hanya menyerahkan petisi pada Zulkifli Hasan.

Terkait rapat-rapat jelang 2 Desember, dia bantah sebagai pertemuan untuk merancang penggulingan Jokowi.

"Tanggal 1 Desember saya lakukan jumpa pers bersama tokoh-tokoh nasional. Isinya cuma dua, pertama dukung aksi bela Islam untuk menangkap Ahok. Kedua akan melakukan aksi bela negara untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 yang asli," ujar Rachmawati.