TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Salah satu kuasa hukum Sri Bintang Pamungkas, Razman Arif Nasution meminta Polri untuk melakukan gelar perkara kasus dugaan makar dilakukan terbuka terbatas seperti kasus dugaan penghinaan agama dengan tersangka Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Razman mengatakan hal ini perlu dilakukan agar publik mengetahui bahwa tuduhan makar terhadap kliennya beserta 10 orang yang telah ditetapkan tersangka lainnya tidak mendasar.

"Saya minta Pak Kapolri supaya gelar perkara terbuka terbatas, kita datangkan pakar-pakar kalau mereka ini dibuktikan tersangka, ayo kita terima, tapi kalau tidak, lepaskan," ujar Razman di Mapolda Metro Jaya, Rabu (6/12/2016).

Razman menambahkan, nantinya, dalam gelar perkara terbuka tersebut akan dihadirkan para pakar untuk membedah Pasal 107 KUHP tentang makar yang dipersangkakan oleh polisi.

"Makanya dibedah-lah. Saya minta ada peraturan Kapolri. Boleh gelar perkara khusus sekarang ada diskresi dari Kapolri. Sekarang gini aja deh 11 orang itu digelar perkara khusus, gelar perkara terbuka terbatas seperti Ahok," ucap dia.

Razman menilai, tuduhan makar terhadap kliennya terlalu mengada-ada. Pasalnya, kliennya tidak mempunyai kekuatan atau basis massa untuk melakukan makar.

"Memang bisa Pak Bintang mengarahkan massa sebanyak itu? Enggak bisa," kata Razman. (Baca: Tidak Kooperatif, Sri Bintang Pamungkas Tetap Ditahan Polda Metro)

Sebelumnya, Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar mengatakan, penetapan Sri Bintang sebagai tersangka berkaitan dengan konten dalam video di sebuah akun Youtube, yang diunggah pada November 2016.

Dalam video yang menyebar luas tersebut, Sri Bintang diduga berupaya menghasut dan mengajak masyarakat agar melakukan upaya makar.

Atas hal tersebut, Sri Bintang disangka melanggar Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik jo Pasal 107 jo Pasal 110 KUHP. (Akhdi Martin Pratama)