Jangan Remehkan Persoalan Tenaga Kerja Asing di Indonesia
Pemerintah masih bisa melakukan langkah-langkah yang diperlukan. Perlu kerja sama lintas instansi pemerintah dan seluruh elemen masyarakat
Penulis: Ferdinand Waskita
Editor: Eko Sutriyanto
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi IX DPR Saleh Daulay melihat jumlah tenaga kerja asing (TKA) di Indonesia semakin meningkat.
Keberadaan TKA tersebut menyisakan berbagai persoalan yang perlu diselesaikan apalagi ada fakta bahwa TKA tersebut banyak yang ilegal.
"Kemenaker dan instansi terkait kan sudah banyak menangkap TKA ilegal. Sejauh ini, tindakan yang dilakukan hanya sebatas hukuman administratif dan deportasi. Tidak heran jika tidak menimbulkan efek jera," kata Saleh melalui pesan singkat, Jumat (9/12/2016).
Menurut Saleh, persoalan TKA di Indonesia tidak bisa dianggap remeh apalagi TKA itu datang secara ilegal.
Persoalan utama TKA ilegal ini adalah kedaulatan, dimana mereka dapat bekerja di wilayah NKRI tanpa melalui prosedur yang semestinya.
"Di negara lain, TKI juga tidak bisa sembarangan bekerja. Lihat di Korea, Hongkong, dan negara-negara lain. TKI kita semuanya harus mendapat izin formal. Semestinya, di Indonesia hal itu juga diperhatikan dan diawasi secara ketat," kata Politikus PAN itu.
Saleg mengungkapkan TKA yang datang secara legal juga tidak lepas dari masalah.
Setidaknya, mereka mengambil kesempatan kerja yang semestinya bisa dinikmati warga Indonesia.
Di tengah sulitnya menciptakan lapangan pekerjaan, semestinya pemerintah betul-betul memperhatikan masalah ini.
"Kalau lapangan pekerjaan baru semua diberikan kepada warga asing, lalu apa lagi yang tersisa dari investasi baru yang ada di Indonesia? Ini menjadi sesuatu yang perlu diprioritaskan pemerintah. Kan aneh, negara yang masih banyak membutuhkan lapangan kerja, justru dibanjiri TKA," kata Saleh.
Sekali lagi, kata Saleh, jangan pernah menganggap sepele terhadap TKA ini.
Kalau nanti sudah banjir TKA, Saleh mengatakan akan terasa betapa sulit untuk mengendalikannya.
"Ini belum terlambat. Pemerintah masih bisa melakukan langkah-langkah yang diperlukan. Perlu kerja sama lintas instansi pemerintah dan seluruh elemen masyarakat," tutur Saleh.