TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Hendardi, Ketua Setara Institute mengatakan, penangkapan terhadap sejumlah orang yg berencana melakukan tindak pidana terorisme pada Sabtu (10/12/2016) di Bekasi, merupakan bentuk implementasi doktrin preventive justice yg efektif dalam penanganan terorisme.

Polri berhasil meyakinkan publik, bahwa aparatnya mampu mencegah terjadinya tindakan teror dan menciptakan rasa aman warga, meski dengan landasan hukum yg terbatas dalam UU Antiterorisme.

Hendardi menyebutkan tindakan pencegahan ini adalah prestasi yang pantas diapresiasi dan sekaligus membuktikan dua hal: (a) bahwa ancaman radikalisme dan terorisme terus terjadi dengan eskalasi yg meningkat; dan (b) bahwa Polri telah menjalankan perannya sebagai aparat keamanan mampu mencegah terjadinya kekerasan yg lebih luas dan sebagai aparat hukum mampu bekerja dalam kerangka sistem peradilan pidana, yg memandang bahwa terorisme adalah kejahatan dan ancaman keamanan bukan sebagai ancaman pertahanan negara, yang harus diatasi dengan doktrin perang yang represif.

"Konsep preventif justice memang rentan menimbulkan penanganan yang represif dan berpotensi menimbulkan unfair trial dalam proses peradilan pidana," ujarnya dalam keterangan persnya, Minggu (11/12/2016).

Karena itu, sekalipun dalam revisi UU Antiterorisme konsep ini akan diadopsi, implementasinya tetap dalam kerangka sistem peradilan pidana dengan rumusan batasan yg ketat sebagai kompromi antara pengutamaan kebutuhan keamanan dan pengutamaan perlindungan HAM. Kompromi inilah yg dikenal sebagai margin of appreciation dalam mengatasi rights on dispute.

Sementara, untuk mengatasi meluasnya radikalisme, jelasnya, Polri harus juga bekerja ekstra menangani setiap aksi intoleransi. Karena terorisme adalah puncak dari intoleransi. Artinya, pencegahan dan penanganan terorisme yang genuine harus dimulai dengan tidak kompromi pada aksi2 intoleransi sebagai bibit dari terorisme.