TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Setelah melalui dua kali rapat terbatas (ratas) membahas evaluasi pelaksanaan Ujian Nasional (UN), Presiden Joko Widodo pada akhirnya memutuskan untuk tetap memberlakukan UN.

"Presiden telah memutuskan hal yang berkaitan dengan ujian nasional. Ujian nasional tetap diadakan dijalankan dengan berbagai penyempurnaan perbaikan," ujar Sekretaris Kabinet Pramono Anung seusai rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (19/12/2016).

Baca: Mendikbud: Sistem Pengganti Ujian Nasional Telah Siap 70 Persen

Pramono Anung mengatakan, sejumlah langkah perbaikan yang disiapkan antara lain peningkatan kemampuan guru yang telah disertifikasi sehingga diharapkan adanya evaluasi kinerja para pendidik, dan pemberian kisi-kisi nasional terhadap empat mata pelajaran yang diujiankan.

"Sehingga dengan demikian harapannya Ujian Nasional ini bisa menjadi benchmarking untuk kemajuan para siswa kita di kemudian hari," ujar Pramono Anung.

Pramono Anung juga mengatakan bahwa Presiden Jokowi melihat jika UN dihapuskan, dikhawatirkan akan menimbulkan kesenjangan baru.

"Jika UN ini tidak dijalankan, maka bisa menimbulkan kesenjangan baru, antara sekolah bagus dan tidak bagus. Terutama antara Jawa dan luar Jawa. Dan jangan sampai kemudian sekolah-sekolah dan Perguruan Tinggi baik di negeri ini kembali lagi seperti dulu, hanya anak-anak yang bisa sekolah di Jawa," ucap Pramono Anung.