Sikap Tegas Kapolri Mendapatkan Dukungan
Fatwa MUI No. 56 Tahun 2016 tentang penggunaan atribut satu agama oleh umat Islam mengundang kritik dari berbagai pihak.
Editor: Hasanudin Aco
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Fatwa MUI No. 56 Tahun 2016 tentang penggunaan atribut satu agama oleh umat Islam mengundang kritik dari berbagai pihak.
Hal tersebut dinilai sebagai bentuk tidak sensitifnya MUI terhadap toleransi kehidupan beragama dan persatuan bangsa.
Sebagai lembaga tempat berkumpulnya sebagian ulama, MUI seharusnya hadir menjadi penyejuk dan tidak membuat fatwa berdasarkan keinginan segelintir kelompok garis keras.
Menurut Sekjen Rumah Gerakan '98 Sayed Junaidi Rizaldi langkah Kapolri Tito Karnavian yang bertindak tegas terhadap elemen-elemen radikal yang melakukan sosialisasi fatwa tersebut patut diapresiasi.
"Langkah tersebut mengganggu ketertiban umum. Negara harus hadir memberikan perlindungan dan kenyamanan bagi setiap warga negara. Kami mendukung langkah yang dilakukan kapolri," ujar pria yang akrab disapa Pakcik ini kepada wartawan, Kamis (22/12/2016).
Terkait pernyataan Ketua PP Muhammadiyah Busyro Muqqodas yang meminta agar Kapolri mencabut pernyataannya yang mengatakan bahwa fatwa MUI bukan merupakan hukum positif sehingga bukan sebuah acuan, Sayed Junaidi Rizaldi mengkritik Busyro Muqqodas.
Menurutnya, Busyro harus melihat pernyataan kapolri dari perspektif yang lebih luas. "Fatwa MUI acap kali menjadi legitimasi bagi kelompok-kelompok Islam garis keras untuk bertindak sendiri. Dalam perspektif ketertiban, ini jelas mengganggu keamanan umum," kata Pakcik.
Mengapa pak Busyro tidak lebih khusus mengkritik apa yang dilakukan FPI dan kelompok-kelompok radikal lainnya yang sudah bergerak diberbagai kota dengan dalih sosialisasi fatwa ini? Sebagai tokoh yang dihormati, kami tentu akan mendukung penuh pak Busyro jika ingin polisi menindak tegas kelompok-kelompok ini," dia menambahkan.
Sekjen Rumah Gerakan '98 juga menyoroti sikap MUI yang berseberangan dengan keinginan Kapolri Tito Karnavian dan Menkopolhukam Wiranto yang menginginkan MUI berkoordinasi dengan pemerintah sebelum mengeluarkan fatwa.
"Ini ada apa? MUI itu khan juga mendapatkan alokasi di APBN. Kalau untuk alokasi pendanaan MUI siap berkoordinasi dengan pemerintah, tapi kalau soal keamanan dalam negeri terkesan tidak ingin ada koordinasi. Saya berharap agar MUI melihat segala sesuatu dari kacamata yang lebih luas memperhatikan kepentingan bangsa," tutupnya.
Penulis: Yulis Sulistyawan
